Tridinews.com - Hasil survei Intelligence and National Security Studies (INSS) menunjukkan mayoritas publik mendukung pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto. Sebanyak 84,25 persen responden menyatakan setuju, sementara 8,17 persen menolak dan 7,58 persen memilih ragu-ragu.

Direktur Riset dan Pengembangan INSS Ahmad Rijal menyebut temuan tersebut menggambarkan perubahan cara pandang masyarakat terhadap sejarah politik Indonesia. Menurutnya, publik kini lebih menonjolkan aspek keberhasilan pembangunan dan stabilitas nasional pada era kepemimpinan Soeharto.

“Masyarakat melihat Soeharto dari sisi keberhasilan pembangunan dan stabilitas nasional. Kontroversi masa lalu tetap diakui, namun tidak lagi menjadi faktor dominan dalam pembentukan persepsi publik,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu.

Survei mencatat alasan paling kuat bagi pendukung gelar pahlawan adalah jasa Soeharto dalam pembangunan ekonomi (50,58 persen) serta upaya menjaga stabilitas nasional (33 persen). Bidang yang paling diingat publik meliputi pertanian dan pangan—khususnya program swasembada beras—sebesar 33,75 persen, diikuti ekonomi nasional (31,25 persen) dan stabilitas politik-keamanan (30,83 persen).

Di sisi lain, kelompok yang menolak pemberian gelar menyoroti isu korupsi, kolusi, dan nepotisme (7,42 persen) serta pelanggaran HAM (5,67 persen). Meski begitu, 61,08 persen responden menyatakan kontroversi tersebut tidak menjadi penghalang untuk menilai kembali jasa Soeharto secara objektif.

Ahmad Rijal menegaskan publik menginginkan penilaian yang adil dan tidak dipengaruhi kepentingan politik. Survei menemukan 86,67 persen responden mendukung pemerintah untuk melakukan evaluasi ulang secara objektif terhadap rekam jejak Soeharto.

Temuan lain menunjukkan bahwa 56,83 persen responden menginginkan proses penetapan gelar pahlawan dilakukan melalui kombinasi survei publik dan kajian akademik, bukan keputusan sepihak elite politik. INSS menilai hal ini menggambarkan tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan partisipasi publik dalam penetapan gelar kebangsaan.

Survei bertajuk “Polemik Gelar Pahlawan Nasional Soeharto Tahun 2025” ini dilakukan melalui tele-survey terhadap 1.200 responden di 38 provinsi pada 1–8 November 2025.