Tridinews.com - Perdana Menteri Nepal Khadga Prasad Sharma Oli resmi mengundurkan diri pada Selasa (9/9/2025).

Pengunduran dirinya terjadi sehari setelah kerusuhan berdarah di Kathmandu menewaskan 19 orang dan melukai lebih dari 100 lainnya, menurut Reuters.

Gelombang unjuk rasa ini awalnya dipicu oleh larangan pemerintah terhadap 26 aplikasi media sosial.

Aksi demonstrasi yang semula berlangsung sporadis berubah menjadi gerakan massa besar-besaran yang menyoroti isu korupsi dan ketidakmampuan pemerintah dalam menjalankan tugasnya, kendati otoritas telah menerapkan jam malam tanpa batas waktu sebagai langkah pengendalian.

"Langkah keras pemerintah Nepal terhadap internet ini mencerminkan tren global dalam membatasi kebebasan daring," kata Aditya Vashistha, asisten profesor ilmu informasi di Universitas Cornell, dikutip The Kathmandu Post.

“Kebijakan ini mencerminkan upaya mengendalikan narasi dari lapangan, yang juga terjadi di negara tetangga seperti India, Pakistan, dan Bangladesh,” tambah Kian Vesteinsson dari Freedom House.

Menurut Freedom House, kebebasan internet global menurun 14 tahun berturut-turut hingga 2024, karena pemerintah menindak perbedaan pendapat dan orang-orang menghadapi penangkapan atas pandangan politik, sosial, atau agama mereka secara daring.

Demo Gen Z Melanda Nepal

Protes ini dikenal sebagai “demonstrasi Gen Z”.

Alasannya tak lain karena aksi demo didominasi anak-anak muda yang menuntut pemerintah memberantas korupsi dan membuka peluang ekonomi.

Ribuan demonstran tetap berkumpul di depan kompleks parlemen dan titik-titik strategis di Kathmandu.

Selama aksi berlangsung demonstran membakar ban, melempari polisi dengan batu, dan mengejar aparat bersenjata pentungan di gang-gang sempit, lapor The Himalayan Times.

Kerusuhan meluas ke kota-kota lain.

Sejumlah rumah politisi dibakar.

“Apa yang dilakukan Oli adalah langkah mundur,” kata ajudannya, Prakash Silwal, kepada Reuters.

Sebelum pengunduran diri, Oli menggelar pertemuan dengan seluruh partai politik dan menekankan perlunya dialog damai untuk menyelesaikan masalah.

Sayangnya, seruan itu tidak menghentikan kemarahan massa.

Seorang pengunjuk rasa mengatakan, “Kami ingin negeri ini bebas dari korupsi agar semua orang bisa mengakses pendidikan, fasilitas medis, dan masa depan cerah,” kepada Reuters TV.

Kerusuhan pecah setelah pemerintah membatasi media sosial.

Bahkan aparat menembakkan gas air mata, peluru karet ke demonstran.

Menurut Amnesty International, peluru tajam yang menyebabkan korban tewas.

Penerbangan Kathmandu Ditunda

Sejumlah penerbangan dari sisi selatan Bandara Internasional Kathmandu mengalami penundaan sementara, menyusul kebakaran dan kepulan asap di area sekitar, menurut keterangan pejabat otoritas penerbangan, Gyanendra Bhul.

Menteri Dievakuasi dengan Helikopter

Media lokal menyebut beberapa menteri harus dievakuasi dengan helikopter militer.

Tentara juga dikerahkan untuk mengamankan gedung parlemen dan pejabat tinggi negara.

Profil Sharma Oli

Khadga Prasad Sharma Oli, lebih dikenal sebagai KP Oli, menjabat sebagai Perdana Menteri Nepal untuk keempat kalinya pada 15 Juli 2024.

Pelantikannya dilakukan setelah koalisi yang dipimpin oleh Partai Komunis Nepal - Unified Marxist Leninist (CPN-UML) dan Kongres Nepal berhasil membentuk pemerintahan baru, menggantikan pemerintahan Pushpa Kamal Dahal yang kehilangan dukungan parlemen pada 12 Juli 2024, dilansir The Economic Times.

Masa jabatan keempatnya berakhir lebih cepat dari yang diharapkan.

Pada 9 September 2025, Oli mengundurkan diri setelah protes besar-besaran yang dipicu oleh larangan media sosial dan meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap korupsi pemerintah.

Kerusuhan tersebut menyebabkan sedikitnya 19 orang tewas dan ratusan lainnya terluka, serta serangan terhadap kediaman pejabat tinggi, termasuk Presiden Ram Chandra Poudel dan Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak yang juga mengundurkan diri, AP News melaporkan.

Oli sebelumnya menjabat sebagai Perdana Menteri pada periode 2015–2016 dan 2018–2021.

Ia dikenal dengan kebijakan nasionalisnya, termasuk memperkuat hubungan dengan Tiongkok dan memperbarui peta Nepal melalui amendemen konstitusi yang mencakup wilayah sengketa dengan India.

Masa pemerintahannya juga diwarnai oleh berbagai kontroversi, termasuk sikap konfrontatif terhadap media dan kritik atas korupsi di lingkaran dekatnya.