Tridinews.com - Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penerapan pajak penghasilan (PPh) bagi wajib pajak berpenghasilan tinggi (high wealth individual).

Kajian akan dilakukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang baru akan dibentuknya. Dewan tersebut rencananya diisi para pimpinan serikat buruh tanah air.

"Kita akan tegakkan undang-undang yang benar, saya akan pelajari kembali masalah pajak. Pajak yang besar untuk orang yang penghasilannya besar," ujar Prabowo saat menghadiri peringatan May Day 2025, Monumen Nasional, Jakarta, Kamis (1/5).

Menurut Prabowo, besaran pajak penghasilan konglomerat seharusnya sama rata dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Namun, ia juga menegaskan pajak penghasilan menjadi kewajiban bagi seluruh pekerja.

"Lo orang gajinya nggak besar, jadi ngapain dipajak (tinggi). Tapi kalau pajaknya sedikit-sedikit, boleh ya. Kalau pajaknya enggak terlalu besar, boleh ya. Ya bayar deh dikit-dikit deh," jelasnya.

Selain masalah pajak, Prabowo juga berencana menghapus sistem outsourcing pekerja. Karenanya,ia memerintahkan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk mencari cara menghapus sistem tersebut.

"Saya akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa, tidak segera, tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing," ujarnya.

Namun, Prabowo mengingatkan para buruh untuk realistis. Dalam hal ini, Indonesia harus menjaga juga kepentingan investor.

"Kalau mereka (investor) tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja," terangnya.

Prabowo mengungkapkan Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya sudah menggelontorkan lebih dari Rp500 triliun bagi rakyat miskin.

"Tapi sekarang masalahnya kita harus jaga, mereka yang memerlukan, mereka yang terima. Jangan mereka yang tidak perlu, tapi terima juga bantuan dan subsidi, ini gak benar! Karena kita masih dapat laporan ada yang tidak berhak," tandasnya.

Dalam peringatan May Day, hanya 3 serikat buruh yang berkumpul dan berdiri bersama Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan May Day. Rinciannya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Sementara, serikat buruh dan aliansi masyarakat sipil lainnya berkumpul di depan Gedung DPR RI untuk melakukan aksi demonstrasi.