Tridinews.com - Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Jefry Romdonny menegaskan kembali komitmennya dalam memperjuangkan kemudahan akses pembiayaan untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Jefry menekankan pentingnya dukungan konkret untuk sektor UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

"UMKM adalah ujung tombak ekonomi rakyat. Oleh karena itu, kami mendorong OJK untuk mempercepat penyusunan dan penerapan regulasi yang memudahkan akses pembiayaan bagi para pelaku UMKM, khususnya di daerah seperti NTB," ujar Jefry dalam keterangan tertulis, Jumat (2/5/2025).

Hal ini disampaikan usai kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), UMKM juga berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi di daerah.

Ia menilai bahwa prosedur yang terlalu rumit justru menjadi hambatan utama bagi UMKM dalam memperoleh kredit. Oleh sebab itu, Jefry mendorong adanya penyederhanaan aturan agar lebih mudah diakses dan tidak membingungkan pelaku usaha.

"Regulasi yang terlalu kompleks justru menjadi penghambat bagi pelaku usaha kecil. Kami mendorong OJK untuk melakukan sinkronisasi dan penyederhanaan aturan agar ada kepastian hukum serta kemudahan dalam penyaluran kredit UMKM," tambahnya.

Selain regulasi, Jefry juga menyoroti pentingnya peningkatan literasi keuangan dan pendampingan langsung kepada UMKM. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang produk dan layanan keuangan, pelaku usaha kecil akan lebih siap memanfaatkan fasilitas pembiayaan dari lembaga formal.

Kunjungan Komisi XI ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap sektor keuangan, khususnya dalam memastikan kebijakan OJK berpihak pada ekonomi rakyat. Jefry berharap, kerja sama yang erat antara DPR dan OJK bisa menghasilkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan UMKM secara nyata.

Dengan langkah konkret ini, ia optimistis bahwa pelaku UMKM, tidak hanya di NTB tetapi juga di seluruh Indonesia, dapat memperoleh akses permodalan yang lebih mudah, adil, dan berkelanjutan.