Tridinews.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico menegaskan sesuai dengan pesan dari Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) pemerintah daerah wajib jadi penjamin mutu Sekolah Rakyat. Hal ini untuk memastikan program berjalan dengan baik, serta memutus rantai kemiskinan di Indonesia tercapai.

"Nanti kita akan meminta bantuan para wakil kepala daerah sebagai fungsi pengawasan untuk nanti memimpin di daerah masing-masing terkait proses penjaminan mutu pendidikan," ujar Robben dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/6/2025).

Pernyataan itu disampaikan saat berdialog dengan calon siswa dan orang tua siswa Sekolah Rakyat di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (27/6).

Robben mengatakan Sekolah Rakyat adalah program lintas kementerian dan lembaga terkait sesuai dengan Instruksi Presiden No.8 Tahun 2025. Sehingga kolaborasi ini juga melibatkan hingga tingkat daerah. Dalam menjaga kualitas Sekolah Rakyat, bukan hanya pengawas dari kepala daerah, tapi akan dibentuk juga Dewan Guru dan Tim Penjamin Mutu yang sesuai dengan harapan Presiden.

Menurut Robben, pemerintah daerah harus memperhatikan dua hal utama yang harus disiapkan. Hal yang pertama adalah, penyediaan lokasi rintisan Sekolah Rakyat, serta yang kedua lahan secara permanen minimal 5-8 hektare untuk pengembangan jangka panjang.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka sudah memastikan akan mendukung penuh terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat.

Menurutnya, program ini membawa harapan besar dalam upaya memutus rantai kemiskinan, sekaligus membuka lapangan pekerjaan di daerah. Sekolah rakyat juga memberikan peluang bagi masyarakat bawah yang belum bekerja atau berpenghasilan tidak tetap untuk mendapatkan pendidikan yang dibiayai negara.

"Saya memang awalnya ini menyiapkan dua, tapi saya berharap pemerintah pusat akan menyiapkan kita empat, minimal," ujar Andi.

Andi juga mengungkapkan pihaknya sedang mempersiapkan roadmap pendidikan jangka panjang. Tujuannya adalah menyiapkan generasi muda yang akan siap mendukung hilirisasi sektor pertanian hingga pariwisata.

"Bisa jadi nanti mereka (siswa Sekolah Rakyat) yang akan disiapkan untuk itu," kata Andi.

Sekolah Rakyat di Kendari akan dimulai di Sentra Meohai, dengan dua rombongan belajar tingkat SMP. Akan tetapi, pemerintah saat ini tengah menyiapkan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari, untuk menjadi rintisan Sekolah Rakyat. Balai ini akan menampung empat rombel yang terdiri dari 100 siswa.

Selain bertemu dengan orang tua dan calon siswa Sekolah Rakyat, Sekjen Kemensos dan Gubernur Sultra juga meninjau progres renovasi sekolah. Saat ini progres pengerjaan sudah mencapai 80 persen dan ditargetkan selesai bulan Juli.