Tridinews.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widyantini memfasilitasi kebutuhan guru di sekolah rakyat dengan mencermati usulan formasi oleh Kementerian Sosial.
"Kami mendukung semua program Presiden RI dari aspek tata kelola, kelembagaan sampai bagaimana kami mentransformasikan sumber daya manusia aparaturnya," kata Menteri PAN RB Rini Widyantini di sela meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan, Bali, Senin.
Selain dengan Kementerian Sosial, pihaknya juga menggandeng Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) RI terkait ketersediaan guru berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Tunjangan Profesi Guru (TPG).
Ia menjelaskan kebutuhan tenaga pendidik di sekolah rakyat itu mempertimbangkan jumlah siswa dan ketersediaan ruang kelas.
"Kami tidak serta merta, jumlah yang dibutuhkan sekian, tapi saya betul-betul harus ketahui dari penggunaan sendiri, dari Kementerian Sosial. Tentu kami akan terus mendukung dan pengisian ini (SDM) kerja sama dengan Kementerian Dikdasmen," ucapnya.
Hingga saat ini, kata dia, sudah terbangun 100 sekolah rakyat di seluruh Indonesia dan rencananya akan ditambah 59 sekolah rakyat menyusul dalam waktu dekat.
"Sekolah rakyat menjadi salah satu upaya pemerintah untuk melaksanakan Asta Cita memberantas kemiskinan dan membangun SDM yang lebih baik," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengakui sekolah rakyat di tanah air kekurangan guru, dari jumlah saat ini, lebih dari 1.500 guru telah ditempatkan di sekolah rakyat.
Namun, sekitar 140 di antaranya memilih mengundurkan diri dengan alasan utama jarak lokasi tugas yang terlalu jauh dari domisili.
Sementara itu, saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan, Menteri PAN RB, meninjau ruangan kelas dan berbincang dengan para pelajar.
Selain itu, juga meninjau kamar asrama, laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) serta sejumlah fasilitas di sekolah rakyat yang berada di Sentra Mahatmiya Bali di Tabanan, Bali yang berada di bawah Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial.