Tridinews.com - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang melarang aksi sweeping rumah makan selama bulan Ramadan. Menurut Anwar, kunci utama menjaga suasana puasa tetap kondusif adalah sikap saling menghormati antarumat beragama.

“Saya rasa tidak perlu ada sweeping-sweepingan, karena sebelum puasa pemerintah sudah seharusnya melakukan sosialisasi dan memberi pengertian kepada masyarakat tentang pentingnya sikap saling menghormati terhadap agama, kepercayaan, dan ibadah masing-masing,” ujar Anwar saat dihubungi, Minggu (15/2/2026).

Anwar menekankan peran pemerintah sangat penting dalam menciptakan rasa aman dan nyaman selama Ramadan. Dengan kehadiran negara, umat Islam yang menjalankan ibadah puasa diharapkan tidak merasa terganggu oleh aktivitas masyarakat lainnya.

“Umat yang sedang menjalankan ibadah tidak perlu merasa terganggu karena pemerintah hadir untuk menjaga dan memelihara suasana agar ibadah bisa dilakukan dengan tenang,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa umat Islam tidak perlu melakukan sweeping secara mandiri. Menurutnya, menjaga ketertiban dan kondusivitas selama Ramadan merupakan tanggung jawab pemerintah.

“Masyarakat tidak perlu melakukan sweeping karena pemerintah sudah menjamin situasi yang kondusif bagi seluruh pemeluk agama untuk menjalankan ibadahnya, apalagi Ramadan sudah semakin dekat,” tambah Anwar.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara tegas melarang organisasi kemasyarakatan melakukan penyisiran atau sweeping ke rumah makan selama bulan puasa. Ia meminta seluruh pihak menjaga suasana damai dan rukun dalam menyambut Ramadan.

Larangan tersebut disampaikan Pramono usai meresmikan gedung Gereja Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2). Menurutnya, Ramadan seharusnya disambut dengan kedamaian, bukan tindakan yang justru menimbulkan keresahan.

“Menyambut Ramadan itu harus dilakukan dengan penuh kedamaian dan kerukunan,” tegas Pramono.

Ia memastikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga ketertiban selama masa peribadatan. Pramono pun menegaskan kembali bahwa sweeping rumah makan oleh ormas tidak diizinkan.

“Saya sebagai gubernur bertanggung jawab dan saya tidak mengizinkan adanya sweeping,” pungkasnya.