Tridinews.com - Rencana Indonesia memperkuat armada laut dengan mengakuisisi kapal induk menuai perhatian kawasan, termasuk dari Australia. Pengamat militer dan maritim Australia, Dr. Tom Lewis, menilai langkah tersebut ambisius, namun penuh tantangan teknis dan anggaran.

Kapal yang dimaksud adalah ITS Giuseppe Garibaldi, kapal induk ringan milik Angkatan Laut Italia yang telah bertugas sejak 1985 dan pensiun pada Oktober 2024. Indonesia disebut telah menyetujui pinjaman luar negeri senilai US$450 juta (sekitar Rp7,58 triliun) untuk mengakuisisi kapal tersebut sekaligus mendanai pengadaan helikopter baru.

Tantangan Kru dan Anggaran

Menurut Tom Lewis, tantangan pertama adalah sumber daya manusia. Untuk mengoperasikan Garibaldi dibutuhkan sekitar 550 awak kapal dan 280 personel untuk operasi udara. Artinya, Indonesia perlu menyiapkan sekitar 830 personel terlatih.

“Menemukan 830 anggota angkatan laut yang dapat mengoperasikan kapal secara efektif akan sulit,” ujarnya.

Dari sisi anggaran, ia membandingkan biaya operasional kapal induk Italia yang mencapai sekitar US$93 juta per tahun. Sementara alokasi anggaran TNI Angkatan Laut pada 2025 tercatat sekitar Rp24,75 triliun.

Dengan perhitungan tersebut, pengoperasian satu kapal induk saja berpotensi menyedot 6–8 persen anggaran tahunan TNI AL hanya untuk biaya operasional seperti bahan bakar, gaji kru, dan logistik, belum termasuk pemeliharaan besar maupun pengadaan pesawat tempur.

Dinilai Tak Cocok untuk Doktrin Pertahanan Kepulauan

Tom juga menilai kapal induk kurang selaras dengan doktrin “pertahanan kepulauan” Indonesia. Dalam skenario defensif, kapal induk yang besar dan relatif lambat bisa menjadi target strategis musuh.

Ia menyoroti sistem pertahanan diri kapal tersebut, termasuk peluncur rudal Aspide dan sistem senjata jarak dekat Oto Melara, namun mempertanyakan efektivitasnya dalam konflik modern berintensitas tinggi.

Dampak ke Kawasan ASEAN

Kehadiran kapal induk diyakini dapat mengubah peta kekuatan maritim Asia Tenggara. Indonesia berpotensi bertransformasi dari sekadar kekuatan pertahanan pesisir (coastal defense) menjadi kekuatan laut lepas (blue-water navy).

Di kawasan ASEAN, Malaysia belum memiliki kapal induk. Sementara Thailand mengoperasikan HTMS Chakri Naruebet, kapal induk kecil yang dibeli dari Spanyol pada 1997 dan lebih sering berlabuh dibanding beroperasi aktif.

Jika Indonesia benar-benar mengoperasikan Garibaldi, efek gentar (deterrence effect) terhadap kawasan akan meningkat, terutama dalam pengamanan jalur komunikasi laut (sea lines of communication/SLOC) dan wilayah strategis seperti Laut Natuna Utara.

Akan Diisi Drone Tempur?

Pertanyaan berikutnya adalah: pesawat apa yang akan mengisi geladak kapal induk Indonesia?

Indikasi terkuat mengarah pada penggunaan drone tempur lepas landas pendek Bayraktar TB3 produksi Baykar Technologies. Drone ini dirancang untuk operasi dari kapal induk ringan atau LHD tanpa sistem katapel.

Indonesia dikabarkan mempertimbangkan pengadaan hingga 60 unit TB3, baik varian kapal (shipborne) maupun darat. Jika terealisasi, drone ini dapat menjadi tulang punggung sayap udara kapal induk Indonesia, menggantikan kebutuhan jet tempur berat yang memerlukan infrastruktur lebih kompleks.

Selain drone tempur, konfigurasi awal kemungkinan mencakup helikopter angkut dan anti-kapal selam serta pesawat nirawak pengintai.

Modernisasi Besar-besaran TNI AL

Terlepas dari berbagai tantangan, Tom mengakui modernisasi armada laut Indonesia saat ini merupakan yang paling ambisius dalam beberapa dekade.

Pada awal 2024, TNI AL juga mengumumkan rencana akuisisi dua kapal selam kelas Scorpène yang akan dibangun di Indonesia bersama Naval Group Prancis.

Jika seluruh rencana terealisasi, Indonesia berpotensi menjadi kekuatan maritim paling dominan di Asia Tenggara — meski konsekuensi anggaran, kesiapan SDM, dan dinamika geopolitik kawasan tetap menjadi faktor penentu keberhasilannya.