Tridinews.com - United Nations Security Council (DK PBB) pada Rabu (18/2) menegaskan pentingnya menjadikan gencatan senjata di Gaza bersifat permanen serta mengecam upaya Israel memperluas kendali di Tepi Barat. Langkah tersebut dinilai menghambat terwujudnya solusi dua negara.

Pernyataan itu disampaikan sehari sebelum Presiden AS Donald Trump memimpin pertemuan perdana Board of Peace (BoP) di Washington untuk membahas masa depan wilayah Palestina.

Potensi Benturan Agenda

Pertemuan tingkat tinggi DK PBB yang semula dijadwalkan Kamis (19/2) dipercepat setelah Trump mengumumkan agenda BoP di hari yang sama. Sejumlah negara menilai inisiatif baru tersebut berpotensi berbenturan dengan peran Dewan Keamanan sebagai badan paling berpengaruh di PBB.

Pakistan, satu-satunya anggota DK PBB yang menerima undangan BoP, mengecam proyek permukiman Israel di Tepi Barat sebagai tindakan ilegal. Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar menyebut perluasan kendali Israel sebagai langkah yang “sangat mengkhawatirkan”.

Dalam pertemuan bulanan DK PBB soal Timur Tengah, hadir para menteri luar negeri dari Inggris, Israel, Yordania, Mesir, dan Indonesia. Negara-negara Arab dan Islam sebelumnya meminta isu Gaza dan Tepi Barat dibahas sebelum delegasi berangkat ke Washington.

Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, menegaskan bahwa aneksasi melanggar Piagam PBB dan hukum internasional serta mengancam proses perdamaian.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar menyatakan perhatian dunia akan tertuju pada BoP dan menuduh Dewan Keamanan memiliki “obsesi anti-Israel”, seraya menegaskan klaim Israel atas wilayah yang disebutnya sebagai “tanah Alkitab”.

Ambisi Global Board of Peace

BoP awalnya dirancang sebagai forum kecil untuk mengawasi rencana damai 20 poin bagi Gaza. Namun, Trump memperluas visinya menjadi mediator konflik global. Perluasan mandat ini memicu skeptisisme, termasuk dari sekutu lama AS seperti Prancis dan Jerman yang tetap mendukung peran sentral PBB.

Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper menekankan bahwa Dewan Keamanan masih memiliki peluang membangun masa depan yang lebih baik bagi Israel dan Palestina, meski konflik dua tahun terakhir menimbulkan siklus kekerasan dan penderitaan.

Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, menegaskan BoP bukan sekadar forum diskusi, melainkan wadah aksi nyata.

Tepi Barat dan Ancaman Aneksasi

Pertemuan DK PBB digelar sehari setelah hampir seluruh anggotanya—kecuali AS—mendukung pernyataan yang mengecam langkah Israel di Tepi Barat dan menuntut pembatalan segera.

Dalam beberapa pekan terakhir, Israel meluncurkan proses regulasi lahan kontroversial di Tepi Barat. Menteri Energi Israel Eli Cohen menyebut langkah itu sebagai penegasan “kedaulatan de facto”, namun Palestina dan sejumlah negara Arab menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk aneksasi bertahap.

Momen Kritis bagi Timur Tengah

Sidang juga membahas gencatan senjata yang mulai berlaku 10 Oktober. Untuk pertama kalinya sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, perwakilan masyarakat sipil Israel dan Palestina turut hadir.

Sejumlah tokoh sipil menegaskan solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan keluar konflik. Kepala politik PBB, Rosemary DiCarlo, menyebut situasi ini sebagai momen penting yang membuka kemungkinan baru, tetapi keberhasilannya bergantung pada keputusan dalam beberapa pekan ke depan.

Beberapa langkah awal telah berjalan, termasuk pembebasan sandera oleh Hamas dan peningkatan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Namun tantangan besar masih tersisa, seperti pelucutan senjata, penyebaran pasukan keamanan internasional, serta rekonstruksi wilayah tersebut.

Trump menyatakan BoP berkomitmen menyalurkan dana hingga USD 5 miliar untuk rekonstruksi Gaza serta menyiapkan ribuan personel keamanan. Indonesia juga menyatakan kesiapan mengirim hingga 8.000 prajurit TNI untuk misi kemanusiaan dan perdamaian di Gaza pada akhir Juni.

Situasi ini menempatkan Timur Tengah pada fase krusial, dengan arah perdamaian bergantung pada dinamika diplomasi global dalam waktu dekat.