Tridinews.com - Pemerintah membantah anggaran pendidikan dipangkas untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menegaskan anggaran di kementeriannya tidak berkurang sama sekali.

“Anggarannya malah lebih besar setelah ada MBG, karena akan ditambah Presiden,” ujar Mu’ti dalam keterangan tertulis, Jumat (20/2/2025).

Ia menjelaskan pihaknya bahkan mengajukan Anggaran Biaya Tambahan (ABT), yakni alokasi tambahan dalam APBN tahun berjalan yang bersifat mendesak.

Perbandingan Anggaran 2025 dan 2026

Mu’ti merinci, pada 2025 Kemendikdasmen memperoleh alokasi Rp16,9 triliun untuk revitalisasi 16.176 satuan pendidikan. Saat ini, 93 persen proyek tersebut telah rampung 100 persen.

Program lainnya adalah digitalisasi pendidikan melalui distribusi Interaktif Flat Panel (IFP) atau Panel Interaktif Digital ke 288.860 satuan pendidikan.

Untuk 2026, anggaran revitalisasi yang telah tercantum dalam APBN mencapai lebih dari Rp14 triliun dan akan dialokasikan untuk lebih dari 11 ribu satuan pendidikan.

Menurut Mu’ti, jika usulan tambahan masuk dalam APBN, total revitalisasi tahun ini bisa menjangkau sekitar 71 ribu satuan pendidikan.

Distribusi IFP juga akan diperluas ke lebih dari 325 ribu satuan pendidikan.

Program Indonesia Pintar (PIP) Tetap Berjalan

Mu’ti memastikan Program Indonesia Pintar (PIP) tidak akan dikurangi pada 2026.

Bahkan, terdapat tambahan dana PIP untuk murid TK sebesar Rp450 ribu per tahun yang akan dialokasikan kepada 888 ribu siswa TK di seluruh Indonesia.

Selain itu, pemerintah menyiapkan:

Beasiswa untuk 150 ribu guru yang belum memiliki gelar D4 atau S1 sebesar Rp3 juta per semester.

Tunjangan bagi guru P3K sesuai usulan kepada Presiden.

Mu’ti menegaskan anggaran pendidikan meningkat sebagai bentuk perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap sektor pendidikan.

Saat ini sekitar 43 juta murid sekolah menjadi penerima manfaat MBG. Program tersebut dinilai membantu meningkatkan semangat belajar dan mendukung pola makan sehat.

Sempat Digugat ke MK

Sebelumnya, seorang guru honorer, Reza Sudrajat, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam permohonan Nomor 55/PUU-XXIV/2026, ia mempersoalkan alokasi dana MBG yang disebut mencapai Rp268 triliun dari total anggaran pendidikan Rp769 triliun.

Ia menilai pengalokasian tersebut berpotensi membuat anggaran pendidikan murni turun di bawah ketentuan 20 persen APBN sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Namun, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah meminta pemohon menjelaskan secara rinci hubungan antara statusnya sebagai guru dengan dugaan kerugian hak konstitusional yang diklaim. Majelis hakim memberi waktu 14 hari untuk perbaikan permohonan.

Pemerintah menegaskan tidak ada pengurangan anggaran untuk peningkatan mutu pendidikan, dan dana pendidikan tetap difokuskan pada peningkatan kualitas pembelajaran.