Tridinews.com - Badan Gizi Nasional (BGN) membantah kabar yang menyebut mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) meraup keuntungan bersih hingga Rp 1,8 miliar per tahun. BGN menegaskan angka tersebut tidak mencerminkan keuntungan, melainkan bagian dari proses pengembalian investasi.

Wakil Kepala BGN Bidang Operasional, Sony Sonjaya, menyebut informasi yang beredar di media sosial itu tidak berdasar pada realitas bisnis maupun skema investasi yang dijalankan mitra.

“Angka Rp 1,8 miliar itu bukan margin atau keuntungan bersih. Itu adalah tahap pertama dan kedua dari proses pengembalian investasi mitra,” ujar Sony, Minggu (22/2/2026).

Bagian dari Pengembalian Modal

Menurutnya, mitra SPPG harus menyiapkan investasi awal yang tidak kecil. Anggaran tersebut mencakup pembelian lahan, pembangunan gedung, hingga pengadaan peralatan dapur berstandar tinggi untuk mendukung Program Makan Bergizi (MBG).

Ia menjelaskan, dapur MBG wajib menggunakan peralatan khusus seperti kompor bertekanan tinggi (high pressure), sistem instalasi pengolahan air limbah (IPAL), serta penyaring lemak. Standar tersebut diatur dalam Juknis 401.1 Tahun 2026 yang menetapkan spesifikasi teknis ketat.

Estimasi modal awal yang harus disiapkan mitra dari dana pribadi berkisar Rp 2,5 miliar hingga Rp 6 miliar, tergantung lokasi dan harga lahan. Investasi ini masuk kategori belanja modal (capital expenditure/CapEx).

“Insentif yang diberikan pemerintah adalah bentuk penghormatan atas investasi besar yang sudah dikeluarkan mitra,” jelasnya.

Bantah Isu Afiliasi Politik

BGN juga membantah tudingan bahwa mitra SPPG terafiliasi dengan partai politik tertentu. Sony menegaskan proses verifikasi dilakukan secara profesional dan tidak mempertimbangkan latar belakang politik.

Verifikasi dilakukan oleh sekitar 120 petugas independen yang memeriksa kelengkapan administrasi seperti nama yayasan, identitas pimpinan, NPWP, hingga Nomor Induk Berusaha (NIB). Selain itu, lokasi dapur juga dicek, termasuk aspek keamanan dan kelayakan lingkungan.

“Yang diverifikasi adalah aspek teknis dan administrasi. Tidak ada pertanyaan soal partai atau afiliasi politik,” tegasnya.

Survei lapangan juga didukung sekitar 30 ribu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang tersebar di berbagai daerah. Mereka memastikan spesifikasi dan kondisi fisik dapur sesuai standar.

Dengan klarifikasi ini, BGN berharap masyarakat tidak lagi terpengaruh informasi yang keliru mengenai skema insentif maupun keuntungan mitra SPPG dalam program MBG.