Tridinews.com - Wacana impor besar-besaran kendaraan niaga untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menuai kritik dari dunia usaha. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) meminta Presiden membatalkan rencana impor 105.000 unit mobil pick-up karena dinilai berpotensi melemahkan industri otomotif nasional.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri, Saleh Husin, mengatakan kebutuhan kendaraan operasional tersebut sebenarnya dapat dipenuhi produsen dalam negeri. Ia menilai impor dalam bentuk completely built up (CBU) justru akan menggerus utilisasi pabrik nasional yang saat ini belum optimal.

“Kapasitas produksi pick-up di dalam negeri mencapai ratusan ribu unit per tahun dan belum dimanfaatkan maksimal. Mengimpor mobil CBU sama saja dengan membunuh industri otomotif yang sedang tumbuh,” tegasnya.

Menurut Kadin, kendaraan produksi nasional telah memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di atas 40 persen serta didukung jaringan layanan purna jual yang luas. Dari sisi kapasitas dan ekosistem industri, Indonesia dinilai siap memenuhi kebutuhan program tersebut.

Rencana Impor dari India

Sebelumnya, PT Agrinas Pangan Nusantara disebut berencana mengimpor 105.000 unit kendaraan dari India untuk mendukung operasional Kopdes Merah Putih. Rinciannya meliputi 35.000 unit pikap 4x4 produksi Mahindra & Mahindra Ltd., 35.000 unit pikap 4x4 dari Tata Motors, serta 35.000 unit truk roda enam dari produsen yang sama. Pengiriman direncanakan berlangsung bertahap sepanjang 2026.

Rencana ini memunculkan kekhawatiran soal sinkronisasi kebijakan perdagangan dengan agenda industrialisasi nasional.

Pemerintah: Produksi Lokal Mampu

Di sisi lain, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan industri dalam negeri mampu memproduksi kendaraan pick-up secara mandiri. Ia menyebut jika pengadaan 70.000 unit pick-up 4x2 dipenuhi dari dalam negeri, dampak ekonomi ke belakang (backward linkage) dapat mencapai Rp27 triliun.

Kadin pun mendorong pemerintah menyusun skema yang lebih berpihak pada industri nasional, seperti memprioritaskan kendaraan ber-TKDN tinggi, mendorong perakitan lokal, atau membangun kemitraan manufaktur di dalam negeri.

Bagi pelaku usaha, program koperasi desa berpotensi menjadi stimulus besar bagi industri otomotif nasional. Namun, kebijakan pengadaan dinilai perlu diselaraskan agar mendukung pertumbuhan manufaktur, bukan justru melemahkannya.