Tridinews.com - Polemik ucapan kontroversial alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) berinisial DS memicu respons politik. Partai Golkar meminta pemerintah mengevaluasi syarat penerima beasiswa tersebut agar lebih berkeadilan.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M Sarmuji, menilai selama ini persyaratan LPDP berpotensi lebih mudah dipenuhi oleh kalangan mampu secara ekonomi.

“Saya sudah mengingatkan dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Kementerian Keuangan pada awal 2022, bahwa tanpa afirmasi yang jelas, LPDP bisa menjadi lingkaran yang dinikmati orang kaya saja,” ujar Sarmuji, Senin (23/2/2026).

Soroti Syarat TOEFL

Sarmuji mencontohkan syarat kemampuan bahasa Inggris seperti TOEFL yang dinilainya berat bagi calon dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, akses terhadap pendidikan dan kursus bahasa berkualitas lebih mudah diperoleh anak dari keluarga berada.

“Kalau tidak ada afirmasi, yang menikmati hanya orang kaya. Karena syarat-syarat itu berat sekali,” katanya.

Ia menegaskan standar akademik tetap harus tinggi, namun negara perlu hadir membantu peningkatan kemampuan bahasa selama masa studi. Baginya, potensi akademik seharusnya menjadi fokus utama seleksi.

“Bukan soal menurunkan standar. Tapi negara harus memperhatikan kelompok yang tidak beruntung secara struktural,” ujarnya.

Minta Evaluasi Berbasis Keadilan Sosial

Sarmuji berharap polemik ini menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap skema LPDP. Ia mengingatkan bahwa dana abadi pendidikan bersumber dari pajak rakyat sehingga harus dikelola dengan prinsip keadilan sosial.

“Jangan sampai yang menikmati secara berulang hanya kelompok sosial tertentu. Negara harus hadir memberi afirmasi agar yang lemah juga punya tangga untuk naik,” katanya.

Ucapan DS Jadi Sorotan

Kontroversi bermula dari unggahan akun Instagram @sasetyaningtyas yang memperlihatkan anaknya memperoleh kewarganegaraan Inggris. Dalam video tersebut, ia menyatakan cukup dirinya yang menjadi WNI dan menginginkan anak-anaknya memiliki paspor asing.

Pernyataan itu menuai kritik luas di publik. DS kemudian menyampaikan permintaan maaf terbuka dan mengakui pemilihan katanya keliru serta dapat dimaknai merendahkan identitas sebagai Warga Negara Indonesia.

Ia menyebut pernyataan tersebut dilatarbelakangi rasa kecewa, namun menyadari langkahnya tidak tepat untuk disampaikan di ruang publik.