Tridinews.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pernah menyoroti kepemimpinan gubernur sebelumnya, Ridwan Kamil, soal pengajuan utang untuk pembangunan. Ketika itu, Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa pengajuan utang tersebut dianggap sebagai pemborosan. Namun kini, KDM yang baru menjalani 2 tahun pemerintahannya di Jawa Barat juga memilih jalur yang sama dengan alasan pembangunan di Jawa Barat mesti tetap bergulir meski anggaran terbatas.
Baru ini, Dedi Mulyadi mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp2 triliun untuk menjaga kelanjutan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat. Langkah itu diambil di tengah tekanan fiskal yang membuat APBD provinsi mengalami defisit hingga sekitar Rp3 triliun.
Menurut Dedi, sejumlah proyek strategis yang saat ini sudah berjalan tidak bisa dihentikan begitu saja karena berisiko menjadi proyek mangkrak. Sementara itu, kemampuan keuangan daerah tengah mengalami penurunan signifikan.
“Karena Pemda Provinsi Jawa Barat mengalami kehilangan fiskal hampir Rp3 triliun, saya jujur aja tahun ini saya mengajukan pinjaman Rp2 triliun,” kata Dedi di Bandung, Jumat (27/2).
Ia menegaskan, pinjaman tersebut bersifat jangka pendek dan hanya digunakan untuk menuntaskan proyek-proyek prioritas selama masa kepemimpinannya. Dedi memastikan cicilan pinjaman akan diselesaikan paling lambat 2030 dan tidak akan menjadi beban bagi gubernur berikutnya.
“Tetapi hanya berlaku selama saya memimpin untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur-infrastruktur yang besar. Itu cicilannya sampai 2030. Selama saya memimpin, jadi tidak boleh lebih,” jelasnya.
Fokus Infrastruktur Mendesak
Beberapa proyek yang disebut mendesak untuk dilanjutkan di antaranya pembangunan Jalur Puncak II, underpass, serta jembatan layang di sejumlah wilayah Jawa Barat. Proyek-proyek tersebut dinilai penting untuk mengurai kemacetan, meningkatkan konektivitas antarwilayah, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Skema pinjaman rencananya akan diajukan melalui kerja sama antara PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Bank BJB. Mekanisme ini disebut sebagai salah satu opsi pembiayaan yang lazim digunakan pemerintah daerah untuk proyek infrastruktur berskala besar.
Menunggu Pembahasan DPRD
Pengajuan pinjaman tersebut telah disampaikan secara resmi kepada DPRD Jawa Barat. Saat ini, tinggal menunggu pembahasan lebih lanjut sebelum keputusan akhir diambil.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, membenarkan surat dari gubernur sudah diterima lembaganya.
“Surat Pak Gubernur sudah disampaikan ke DPRD. Jika dalam perjalanannya pendapatan tidak memenuhi kegiatan yang sudah disepakati bersama, akan melakukan pinjaman daerah,” ungkap Iswara.
DPRD, lanjutnya, akan mengkaji secara cermat kondisi fiskal, urgensi proyek, serta kemampuan bayar pemerintah daerah sebelum memberikan persetujuan. Langkah pinjaman daerah ini pun dipastikan akan dibahas secara transparan agar tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah.
