Tridinews.com - Preman berkedok organisasi masyarakat (ormas) yang mengganggu investasi menjadi perbincangan diberbagai wilayah Indonesia. Terutama di Jawa Barat, jajaran Polda Jabar tidak akan memberi ruang bagi aksi premanisme  yang mengganggu iklim investasi itu.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, pihaknya siap memberikan perlindungan penuh terhadap para investor dan pelaku usaha dari segala bentuk ancaman dan gangguan, termasuk aksi premanisme yang kerap mengganggu proses pembangunan dan distribusi investasi.

"Preman berkedok ormas tidak akan diberi ruang di Jawa Barat. Kami akan tindak tegas dan proses hukum tanpa pandang bulu," kata Hendra, Jumat (2/5/2025).

Hendra mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan polres jajaran di lingkungan Polda Jabar. Dalam hal ini, per April 2025 pihaknya sudah menangani 24 kasus premanisme.

"Polresta Bandung menangani 6 kasus premanisme, meliputi pemerasan, pengancaman dengan senjata tajam, penguasaan senjata ilegal, hingga pengeroyokan.

Polres Subang 2 kasus pemerasan dan ancaman oleh kelompok yang mengatasnamakan Karang Taruna," ungkapnya.

"Selain itu, Polresta Bogor Kota 4 kasus, termasuk kasus serius seperti pembunuhan, pengancaman dengan airsoft gun, dan pemerasan oleh kelompok ormas serta LSM dan Polres Cianjur 1 kasus pengeroyokan oleh kelompok preman kampung." tambahnya.

Sejumlah kasus juga ditangani melalui pembinaan, terutama oleh Ditreskrimum Polda Jabar, Polrestabes Bandung, dan Polres Purwakarta, sebagai bagian dari pendekatan preventif.

"Dengan penegakan hukum yang konsisten dan komitmen kuat dari aparat kepolisian, Polda Jabar optimistis bahwa Jawa Barat akan menjadi wilayah yang aman dan ramah bagi para investor nasional maupun asing," ujarnya.

Bukan Hanya Tugas Polisi

Menjaga keamanan investasi memang sudah menjadi tugas polisi. Di samping itu juga harus dilakukan pembinaan masyarakat agar tidak memiliki mental premanisme dan mendapatkan uang dengan cara instan. Hal tersebut disampaikan Dosen sekaligus Peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad Dr Arief Bustaman.

"Jawa Barat sudah dijadikan tujuan investasi sejak lama, memang ormas di Jabar tuga besar, karena dua hal itu membuat lebih ramai dibandingkan provinsi atau kawasan lain, karena tidak jadi tujuan investasi dan ormasnya sedikit, ramai karena sosial media tapi itu memang kondisi yang terjadi," kata Arief.

Menurut Arief, kalau hanya diberantas dan dibasmi melalui pendekatan hukum saja tidak akan menyelesaikan masalah karena angka pengangguran di Jawa Barat meningkat. Mereka menjadi preman karen lapangan kerja tidak ada.

"Jadi memang perlu penyelesaian bukan hanya di aspek hukum, termasuk ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan dan memberi pelatihan agar mereka memiliki skill. Juga tingkat pendidikan, bisa jadi jadi preman karena turun temurun, ini masalah ya kompleks di satu sisi mereka butuh kehidupan tapi lapangan pekerjaan terbatas, pemerintah harus menyelesaikan secara komprehensif dari berbagai aspek dan bidang," ungkapnya.

Arif menerangkan jika mereka sudah diberi pelatihan tapi tidak berubah, pemerintah harus lebih tegas, bahkan hukum harus lebih keras.

"Investasi kita tidak sebanyak tahun 2000, karena permasalahan domestik seperti premanisme, korupsi, pemutusan hubungan kerja. Namanya investor akan saling ngobrol antar investor dan diskusi, ketika mereka akan memilih lokasi investasi mereka akan pilih-pilih," tuturnya.

"Bisa pilih lokasi lain, seperti Vietnam atau Thailand. Jawa Barat bisa semakin buruk investasinya. Tapi bisa saja bergeser pindah ke Jawa Tengah. Bicara investasi mungkin di Jawa Barat saja yang terganggu, tapi tidak di lokasi lain," tambahnya.

Perbaikan SDM menurut Arief penting dilakukan. Misal terjadi turun temurun bapak dan anak jadi preman berarti ada yang salah. Orang yang sudah tua jadi preman dan susah berubah bisa saja, tapi kalau anak muda jadi preman dan sulit dirubah itu harus dicari solusinya oleh pemerintah. Menurut Arief halk ini juga bisa merepotkan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

"Ya ini kerjaan berat, apalagi jumlah ormas banyak dan ancaman PHK semakin meningkat. Perlu koordinasi bukan hanya hukum, perlu aspek ekonomi, pendidikan dan sosial," pungkasnya.