Tridinews.com - ‎‎Hasil survey lembaga Indikator Politik Indonesia menyebut kinerja Pemprov Jawa Barat tidak sejalan dengan tingginya kepuasan publik terhadap Gubernur Dedi Mulyadi. Hal itu disampaikan Indikator dalam hasil surveinya terkait evaluasi publik terhadap kinerja pemerintah provinsi di berbagai bidang urusan wajib.

‎‎Dalam survei itu, Indikator mengungkap ada empat masalah di Jabar yang mendapat hasil di bawah angka 50 persen, yakni masalah kemiskinan 42%, kemudahan akses permodalan 43%, pembinaan koperasi 43% dan peningkatan kualitas tenaga kerja 47%.

‎‎Padahal jika melihat aspek popularitas dan penerimaan publik terhadap sosok Dedi Mulyadi, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Dedi sebagai gubernur ada di angka 94,7%.

‎Merespons hal itu, Ketua Fraksi PPP DPRD Jabar, Zaini Shofari mengatakan, tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Dedi Mulyadi tidak didasari oleh faktor teknokratik semata. Menurut Zaini, ada juga faktor lain yang menyumbang tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemimpin.

‎‎"Paling tinggi di Jawa 94,7 persen tapi tidak semata-mata utuh bagian dari kinerja karena faktor yang membuat angka tinggi ada faktor emosi," kata Zaini, Kamis (29/5/2025).

‎‎"Kalau ini bagian dari teknokratik, angka kemiskinan, permodalan, koperasi dan tenaga kerja akan mendekati bersamaan, nyatanya kan ini berbeda. Ini lemah di wilayah perencanaan," sambungnya.

‎‎Zaini juga menyoroti tingkat kepuasan publik antara Gubernur Jabar dan Gubernur DIY dan Jawa Timur. Dalam survei indikator, tingkat kepuasan untuk Gubernur DIY ada di angka 83,8% sementara Gubernur Jatim di angka 75,3%.

‎‎Menurut Zaini, wajar jika Dedi Mulyadi lebih unggul dari Sri Sultan Hamengku Buwono X karena setiap hari Dedi selalu menggunakan media sosial. Sementara Sri Sultan kata dia, jarang bahkan tidak pernah memakai kekuatan medsos.

‎‎"Jangan salah, 94,7 itu Jabar menggunakan media sosial setiap hari. Bandingkan dengan Yogyakarta, tingkat kepuasan 83,8 persen, tanpa media sosial. Belum lagi Jawa Timur 75,3, medsosnya biasa saja, dia (Jatim) lebih kompetitif gubernur dan wakilnya," ungkapnya.

‎‎Karena itu, Zaini menganggap tingginya kepuasan publik terhadap pemimpin seharusnya ditimbang dengan kekuatan birokrasi di bawahnya. Ia pun meminta Dedi dan Pemprov Jabar segera mengevaluasi kinerja menjadi lebih baik.

‎‎"Bisa saja karena gubernur asyik dengan dunianya, sebagai pengambil kebijakan mengabaikan komposisi di bawahnya atau justru birokrat terlalu lambat mengikuti gubernurnya. Ini harus jadi catatan agar dievaluasi," tutup Zaini.

‎

‎

‎

‎