‎‎Tridinews.com - Survey Indikator Politik Indonesia menyebut tidak semua kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) populer. Hal ini diungkap founder sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, yang menganalisis  fenomena tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

‎‎Berdasarkan hasil survei terbaru yang dirilis Indikator, Dedi Mulyadi mendapat tingkat approval paling tinggi dibanding gubernur lain di Pulau Jawa dengan angka 94,7%. Namun Burhanuddin menilai popularitas Dedi Mulyadi tak bisa dijelaskan hanya dengan istilah populisme.

‎‎"Populisme itu ideologi yang satu anti elite, cenderung pro massa secara umum. Masalahnya beberapa statemen atau kebijakan KDM itu sebenarnya tidak populis, beberapa ya," kata Burhanuddin dikutip detikJabar dalam rilis survei terkait evaluasi publik atas kinerja 100 hari gubernur dan wakil gubernur di Jawa, Kamis (29/5/2025).

‎‎Ia mencontohkan program yang sempat diwacanakan Dedi Mulyadi terkait pemberian bantuan sosial dengan syarat mengikuti program KB bagi pria. Menurutnya kebijakan itu tidak populis karena masyarakat kalangan menengah ke bawah sebagai penerima bansos merasa tidak senang.

‎"Misalnya program KB untuk laki-laki kalau mau menerima bansos itu tidak populis menurut saya karena penerima bansos menengah ke bawah banyak yang tidak happy. Poin saya adalah tidak seluruh kebijakan atau statemen dia itu populis," ungkapnya.

‎‎Di sisi lain, Burhanuddin juga menyebut Dedi Mulyadi memiliki intuisi yang cukup tajam. Dalam intuisi kata dia, Dedi Mulyadi menganggap apa yang dilakukannya adalah hal yang paling benar dan terbaik untuk masyarakat Jawa Barat.

‎‎Bahkan menurutnya, Dedi Mulyadi seakan tidak mempedulikan pro kontra yang muncul merespon kebijakan yang dibuat. Sebab Dedi memiliki keyakinan kuat untuk mempertahankan kebijakannya.

‎‎"Kalau melihat dari kejauhan, KDM kaya punya semacam intuisi bahwa apa yang dia lakukan itu yang benar. Jadi dia punya keyakinan dia yang paling tahu apa yang baik buat warganya. Kan proses delibratifnya agak kurang, dia mikirnya ini baik buat warga," jelasnya.

‎‎"Dia punya judgement terlepas apakah itu kontroversial atau tidak tapi dia punya judgement itu. Dan dieksekusi dengan segala plus minusnya, minusnya delibratif kurang, plusnya dia punya keyakinan yang cukup tinggi dan punya kemampuan untuk mempertahankan kebijakan," lanjutnya.

‎‎Lebih lanjut, Burhanuddin menilai, latar belakang Dedi Mulyadi sebagai aktivis dan politisi kawakan juga berpengaruh terhadap kemampuannya membangun kedekatan dengan publik hingga mendapat tingkat kepuasan yang tinggi.

‎‎"Dia punya jejak panjang, dari anggota DPRD, Wakil Bupati, Bupati Purwakarta, pernah kalah di Pilgub 2018, lalu jadi anggota DPR RI. Dia punya pengalaman bertarung, menang dan kalah," katanya.

‎‎"Mungkin ada kaitannya dengan latarbelakang dia aktivis, dari bawah juga kan dia pernah jadi anggota DPRD, jadi wakil bupati, jadi Bupati Purwakarta, maju wakil gubernur 2018 kalah, maju sebagai DPR RI dan Golkar dan Gerindra. Jadi dia punya pengalaman menang dan kalah dan ada jejak dia berani bertarung," tegas Burhanuddin.

‎

‎

‎

‎

‎

‎