‎Tridinews.com - Pembangunan infrastruktur berskala besar menjadi target pembangunan lima tahun ke depan pemerintahan Prabowo Subianto. Target dengan nilai mencapai Rp1.905 triliun ini tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

‎‎Namun, keterbatasan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendorong pemerintah membuka opsi pembiayaan lain. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menjelaskan, sebagian besar kebutuhan dana masih harus dicari melalui kerja sama dengan sektor swasta.

‎‎"Untuk memenuhi target 2025-2029, kami perlu menawarkan sekitar Rp1.900 triliun dalam pendanaan. Dengan keterbatasan fiskal pemerintah yang hanya mencakup sekitar 60%, berarti sisanya harus berasal dari pembiayaan yang cerdas dan kolaboratif," kata Dody saat memberikan sambutan dalam forum ICI 2025 di JICC, Jakarta, Rabu (11/6/2025).‎

‎Adapun dari total kebutuhan anggaran, sekitar Rp678,91 triliun akan berasal dari APBN dan Rp473,28 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian, masih ada selisih kebutuhan pembiayaan atau funding gap sebesar Rp753,11 triliun.

‎‎Pemerintah menargetkan sebagian besar kekurangan tersebut, yaitu sekitar Rp651,46 triliun, dapat ditutup melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Untuk itu, telah disiapkan sebanyak 55 proyek KPBU yang siap ditawarkan kepada investor.

‎‎"Kami siap menawarkan sekitar 55 proyek KPBU," ujarnya.

‎Rincian dari proyek-proyek tersebut mencakup 24 proyek di sektor sumber daya air (SDA), 19 proyek jalan, dan 12 proyek permukiman. Seluruhnya didesain untuk menjawab kebutuhan infrastruktur dasar sekaligus membuka peluang kerja sama yang luas.

‎"Inilah momen kita. Mari kita bergandengan tangan dan membangun infrastruktur yang benar-benar penting, terutama untuk negara kita Indonesia," pungkasnya.

‎