Tridinews.com - ‎Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan, persoalan lahan menjadi salah satu hambatan utama dalam merealisasikan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Pasalnya, untuk membangun satu Kampung Nelayan Merah Putih di setiap lokasi dibutuhkan lahan seluas 1 hektare, namun tak semua wilayah pesisir memiliki lahan yang dalam kondisi siap pakai.‎

‎Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Trian Yunanda menegaskan, kepastian status lahan menjadi syarat mutlak agar pembangunan berjalan mulus.‎

‎"Tidak mungkin kita membangun di lahan yang tidak jelas kepemilikannya. Syarat untuk membangun lahan tentunya harus clear and clean sehingga tidak ada permasalahan di kemudian hari," kata Trian dalam acara Morning Sea di Auditorium KKP Jakarta, Senin (16/6/2025).‎

‎Ia pun menjelaskan, lokasi ideal untuk program ini harus dekat dengan pelabuhan dan tidak terisolasi. Tapi di lapangan, KKP menemukan tantangan yang tidak ringan, termasuk ketika menjajaki pembangunan percontohan di Batam, Kepulauan Riau.‎

‎KKP juga belajar dari pengalaman sebelumnya saat membangun Kampung Nelayan Modern di Biak, Papua. ‎

‎"Yang contoh tadi di Biak (Papua) itu. Itu sedikit kurang dari 1 hektare. Kita hanya memerlukan 1 hektare untuk bisa membangun seperti itu. Namun demikian, kesulitannya luar biasa. Kita menginginkan tentunya lahan itu dimiliki oleh desa atau oleh pemerintah setempat," jelasnya.‎

‎Ia menekankan pentingnya kesiapan lahan sejak awal, agar tak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Apalagi, dari 910 proposal yang telah diterima KKP untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, sebagian besar lahannya belum memenuhi syarat.‎

‎"Tidak ada klaim, tidak ada sengketa. Itu bukan tujuan kita membangun ini. Nah kemarin juga kita mempelajari bahwa tidak seluruhnya lahan yang siap ini berada di daratan," pungkasnya.

‎