‎Tridinews.com - ‎Bank Dunia atau World Bank mengungkapkan pihaknya menggunakan   survei rumah tangga resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS), yakni SUSENAS untuk mengukur kemiskinan pada garis kemiskinan internasional, sumber data yang sama yang digunakan oleh pemerintah Indonesia.

‎‎SUSENAS adalah singkatan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional. Ini adalah survei yang diselenggarakan oleh BPS untuk mengumpulkan data mengenai kondisi sosial dan ekonomi rumah tangga di Indonesia.

‎‎Namun, metode untuk mengukur kemiskinan BPS dan Bank Dunia berbeda. Kemiskinan yang diukur menurut pendekatan Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan internasional disesuaikan dengan tiga jenis perbedaan harga: perbedaan harga dari waktu ke waktu (menggunakan indeks harga konsumen), perbedaan harga antar distrik (Kabupaten/Kota, menggunakan ukuran biaya hidup lokal), dan perbedaan harga antar negara (menggunakan penyesuaian terkait PPP).

‎‎Namun, Bank Dunia menganggap, definisi kemiskinan nasional tidak menggunakan The International Comparison Program (ICP) untuk menyesuaikan perbedaan harga dari waktu ke waktu. Pendekatan untuk menghitung perbedaan spasial di Indonesia juga berbeda-pendekatan resmi menghasilkan garis kemiskinan terpisah untuk setiap daerah pedesaan dan perkotaan di setiap provinsi.

‎‎"Akhirnya, karena garis kemiskinan resmi dimaksudkan untuk digunakan di Indonesia saja, maka tidak memerlukan penyesuaian terkait PPP," tulis Bank Dunia, dalam dikutip dari Lembar Fakta Bank Dunia berjudul "The World Bank's Updated Global Poverty Lines: Indonesia" itu, Senin (16/6/2025).

‎‎Bank Dunia pun mengakui sengaja ukuran kemiskinan yang berbeda dari definisi kemiskinan nasional yang digunakan oleh sebagian besar pemerintahan dunia.‎

‎"Definisi kemiskinan nasional dan internasional sengaja dibuat berbeda karena digunakan untuk tujuan yang berbeda," tulis Bank Dunia dalam Lembar Faktanya.‎

‎Menurut Bank Dunia, garis kemiskinan nasional ditetapkan oleh pemerintah dan dikhususkan untuk konteks kondisi negaranya sendiri. Garis kemiskinan itu biasanya digunakan untuk menerapkan kebijakan di tingkat nasional, seperti menargetkan dukungan bagi masyarakat miskin.‎

‎Sedangkan standar garis yang dibuat Bank Dunia ditujukan untuk membandingkan negara-negara dengan standar global dan memantau kemajuan di seluruh dunia dalam pengurangan kemiskinan.‎

‎"Garis kemiskinan nasional Indonesia tetap menjadi ukuran yang paling relevan untuk diskusi kebijakan khusus negara, sementara ukuran kemiskinan global yang baru dimaksudkan untuk membandingkan Indonesia dengan negara lain," tulis Bank Dunia.‎

‎Bila mengacu pada garis kemiskinan terbaru Bank Dunia untuk kategori UMIC, tentu garis kemiskinan bagi Indonesia yang sebesar US$ 8,30 per hari (sekitar Rp 1.512.000 per orang per bulan) jauh berbeda dengan garis kemiskinan versi BPS pada September 2024 yang sebesar Rp 595.242 per orang per bulan.‎

‎Dengan garis kemiskinan itu, BPS pun menganggap, jumlah orang miskin di Indonesia per September 2024 sebesar 8,57 persen atau sekitar 24,06 juta jiwa, jauh lebih sedikit dibanding jumlah yang diperkirakan Bank Dunia dengan standar terbarunya.

‎"Garis kemiskinan resmi Indonesia ditetapkan di tingkat provinsi (terpisah untuk daerah perkotaan dan pedesaan) dan tingkat kemiskinan mencapai 8,57 persen pada September 2024," tulis Bank Dunia.

‎