Tridinews.com - Kelaparan massal yang melanda rakyat Palestina di Jalur Gaza "dibuat dan disengaja." Hal ini disampaikan Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) pada Jumat (26/7).
‎
‎Mereka mengatakan bahwa mekanisme distribusi bantuan yang didukung Israel dan AS, yang dikenal sebagai "Yayasan Kemanusiaan Gaza," atau GHF, dibentuk untuk memuluskan "tujuan militer dan politik."
‎
‎"Kelaparan massal yang disengaja dan terencana. Hari ini, lebih banyak anak meninggal, tubuh mereka kurus kering karena kelaparan," demikian pernyataan tersebut, dilansir Antara (26/7/2025).
‎
‎Mereka menekankan bahwa "sistem distribusi (GHF) yang cacat tersebut tidak dirancang untuk mengatasi krisis kemanusiaan."
‎
‎UNRWA menekankan bahwa sistem itu "melayani tujuan militer dan politik. Sistem ini kejam karena lebih banyak merenggut nyawa daripada menyelamatkan nyawa."
‎
‎Badan tersebut menjelaskan bahwa di bawah sistem tersebut, Israel mengendalikan "semua aspek akses kemanusiaan, baik di luar maupun di dalam Gaza."
‎
‎Sejak 27 Mei, Tel Aviv mulai melaksanakan rencana penyaluran bantuan melalui "Yayasan Kemanusiaan Gaza," sebuah mekanisme yang didukung oleh Israel dan AS tetapi ditolak oleh PBB dan organisasi-organisasi kemanusiaan besar.
‎
‎UNRWA mencatat bahwa selama gencatan senjata sebelumnya pada 2025, yang dimulai pada Januari dan kemudian tidak diimplementasikan oleh Israel pada Maret, mereka "membalikkan kelaparan yang semakin dalam."
‎
‎Badan tersebut menambahkan bahwa "Saat ini, UNRWA sendiri memiliki 6.000 truk bantuan makanan dan medis yang tertahan di Mesir dan Yordania."
‎
‎UNRWA telah berulang kali menyerukan pengaktifan kembali mekanisme distribusi bantuan yang diawasi PBB untuk membantu meringankan krisis kelaparan di Gaza.
‎
‎Sejak 2 Maret, Israel sudah tidak melaksanakan gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tahanan dengan Hamas serta menutup perlintasan Gaza, sehingga ratusan truk bantuan terdampar di perbatasan.
‎
‎Israel menolak seruan internasional untuk melaksanakan gencatan senjata dan terus melancarkan serangan brutal di Gaza sejak akhir 2023, sehingga menewaskan lebih dari 59.600 warga Palestina.
‎
‎Kematian akibat kelaparan melonjak dalam beberapa hari terakhir akibat blokade yang telah berlangsung selama berbulan-bulan dan buruknya distribusi bantuan yang dilakukan oleh lembaga bantuan GHF yang kontroversial.
‎
‎Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk PM Israel Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
‎
‎Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.
‎