Tridinews.com — Pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, yang mengklaim bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) “tidak perlu ahli gizi” telah menuai kritik keras dari banyak pihak. Ucapan viral tersebut dinilai melecehkan profesionalisme ahli gizi dan berisiko menurunkan kualitas program nasional yang sangat vital untuk pemenuhan gizi masyarakat.

Kritik Terhadap Pernyataan Cucun

Dalam forum konsolidasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG di Kabupaten Bandung, Cucun menyatakan bahwa peran ahli gizi bisa digantikan oleh “satu tenaga yang mengawasi gizi”, bahkan dari lulusan SMA yang mengikuti pelatihan selama tiga bulan dan mendapat sertifikasi. 

Pernyataan ini memicu protes luas: banyak ahli gizi dan netizen mempertanyakan bagaimana tenaga dengan latar belakang non-gizi bisa menjamin standar ilmiah dan keamanan gizi pada program yang berdampak besar pada kesehatan anak-anak. 

Sejumlah pihak menilai bahwa sikap Cucun menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap profesionalisme dalam bidang gizi, serta risiko nyata menurunnya mutu pengawasan dan perencanaan menu bergizi jika digantikan oleh tenaga tanpa latar belakang pendidikan gizi.

Reaksi Resmi dan Permintaan Maaf Cucun

Menanggapi kontroversi, Cucun akhirnya menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf.  Di hadapan wartawan di kompleks parlemen, ia menjelaskan bahwa usulan penghapusan kata “ahli gizi” sebenarnya muncul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR, terkait kelangkaan tenaga ahli seperti ahli gizi dan akuntan. 

Cucun mengaku telah mengadakan pertemuan dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) untuk berdiskusi lebih jauh dan meredam polemik.  Ia juga menyatakan siap berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mencari solusi, termasuk skema pelatihan atau sertifikasi. 

Pernyataan Resmi Pihak Terkait

Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa pihaknya tetap memprioritaskan sarjana gizi dalam menempatkan tenaga ahli gizi di setiap unit SPPG.  Menurut Dadan, pemahaman gizi yang komprehensif sangat penting agar kualitas MBG tetap terjaga. 

Dadan juga menegaskan bahwa pengetahuan gizi bukan hanya soal teori: peran ahli gizi sangat strategis dalam merancang menu, mengawasi kebersihan bahan makanan, dan mengevaluasi dampak gizi pada penerima manfaat. 

Dampak Negatif bagi Profesional Gizi dan Publik

Pernyataan Cucun telah menimbulkan kegelisahan di kalangan ahli gizi. Banyak dari mereka yang merasa pendidikan dan kompetensi mereka dipandang enteng, hanya bisa digantikan dengan orang tanpa latar belakang profesional. 

Ahli gizi seperti Tan Shot Yen bahkan mengibaratkan penggantian tersebut seperti “pilot diganti petugas darat yang dilatih tiga bulan untuk menerbangkan pesawat” — ungkapan yang menekankan risiko keselamatan dan kompetensi. 

Lebih jauh, jika istilah “ahli gizi” dihapus dan diganti dengan “tenaga pengawas gizi”, ini bisa melemahkan kredibilitas profesi dan melepas tanggung jawab profesional dalam memastikan standar gizi nasional. Kritik ini bukan sekadar soal gelar, tetapi soal integritas program gizi yang menjadi bagian dari kebijakan publik.

Pernyataan Cucun yang menyebut MBG tidak butuh ahli gizi bukanlah sekadar ungkapan kontroversial — melainkan pertaruhan serius terhadap kualitas program gizi nasional. Meskipun telah menyampaikan permintaan maaf dan membuka dialog dengan Persagi dan BGN, kritik publik menuntut lebih dari sekadar klarifikasi: ada kebutuhan nyata untuk menghormati dan mempertahankan peran profesional ahli gizi dalam program MBG. Program yang menyasar anak-anak dan masyarakat rentan tak bisa dianggap enteng karena risiko kesehatan jangka panjang sangat besar.