Tridinews.com - Rencana Indonesia untuk menjadi penengah konflik antara Amerika Serikat dan Iran menuai pandangan berbeda. Mantan Duta Besar RI untuk Iran, Dian Wirengjurit, menilai langkah tersebut belum tentu diterima Teheran.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan Presiden Prabowo Subianto siap terbang ke Teheran untuk memediasi ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, menyusul serangan AS dan Israel ke wilayah Iran pada Sabtu (28/2/2026).

Namun, Dian memandang situasinya tidak sesederhana itu. Menurutnya, posisi Indonesia saat ini dinilai sudah terlalu dekat dengan Amerika Serikat, terutama setelah keputusan Prabowo bergabung dalam Board of Peace (BoP), forum perdamaian yang digagas Presiden AS Donald Trump.

“Saya kira mungkin Iran pun dalam hal ini tidak akan happy menerima Indonesia menjadi mediator, karena Indonesia sudah ada di pihak Amerika kok,” ujar Dian dalam wawancara yang dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Minggu (1/3/2026).

Ia menambahkan, baik secara de jure maupun de facto, keikutsertaan Indonesia dalam BoP membuat Jakarta berada dalam orbit kebijakan Washington. Jika forum tersebut terus berjalan, Indonesia berpotensi harus bernegosiasi langsung dengan Israel dalam pelaksanaannya.

Soal Pengakuan Diplomatik

Dian juga menyoroti aspek diplomatik yang dinilainya krusial. Untuk menjadi mediator yang efektif, kata dia, kedua pihak yang berkonflik harus sama-sama mengakui secara diplomatik negara penengah.

“Dalam konteks negara, kedua belah pihak harus diakui secara diplomatik. Nah, kita sampai saat ini tidak punya pengakuan diplomatik terhadap Israel,” ujarnya.

Selain itu, ia menyebut kelompok Hamas juga tidak menerima konsep BoP, terutama jika mengarah pada pelucutan senjata atau intervensi asing. Meski demikian, penolakan tersebut lebih terkait pada konsep pengamanan dan bukan penolakan spesifik terhadap Indonesia.

Menurut Dian, di tengah situasi global yang kompleks, pemerintah sebaiknya memprioritaskan agenda domestik. “Lebih baik fokus keadaan dalam negeri, masih banyak PR yang harus dikerjakan,” katanya.

Latar Belakang Board of Peace

Indonesia sebelumnya memutuskan bergabung dalam BoP dengan tujuan mendorong komitmen kemanusiaan dan upaya perdamaian, khususnya untuk rakyat Palestina. Forum ini dibentuk setelah Donald Trump mengajukan 20 poin perdamaian untuk Gaza yang kemudian disetujui Dewan Keamanan PBB pada November 2025.

Poin-poin tersebut mencakup rencana menjadikan Gaza sebagai zona bebas teror, pembangunan kembali wilayah tersebut, pembebasan sandera, hingga tuntutan agar Hamas menonaktifkan senjata. Indonesia menegaskan tidak akan terlibat dalam proses pelucutan senjata Hamas.

Situasi Memanas di Iran

Di tengah wacana mediasi itu, situasi di Iran justru semakin memanas. Media resmi Iran seperti Press TV, Tasnim, dan Fars melaporkan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, tewas dalam serangan udara gabungan AS-Israel pada Sabtu dini hari.

Pemerintah Iran mengumumkan 40 hari masa berkabung nasional dan tujuh hari libur nasional. Serangan tersebut memicu ledakan di Teheran dan meningkatkan ketegangan di kawasan.

Sementara itu, pihak AS dan Israel menyatakan operasi militer menargetkan fasilitas militer dan dilakukan untuk menghilangkan ancaman yang dinilai mendesak.

Dengan dinamika yang terus berkembang, peluang Indonesia menjadi mediator masih penuh tantangan. Selain faktor geopolitik, pengakuan dan kepercayaan dari kedua pihak menjadi kunci utama keberhasilan diplomasi tersebut.