Tridinews.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan 41 sekolah negeri sebagai calon pusat pengembangan Sekolah Manusia Unggul atau Sekolah Maung. Program yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ini ditargetkan mulai menerima peserta didik pada tahun ajaran 2026/2027.

Program Sekolah Maung dibentuk untuk mengembalikan identitas sekolah unggulan negeri di setiap daerah yang dinilai mengalami penurunan kualitas sejak diberlakukannya sistem zonasi.

Sebanyak 41 sekolah tersebut terdiri dari 28 SMA dan 13 SMK yang tersebar di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Kota Bandung menjadi satu-satunya daerah yang mendapat dua SMA Maung, sementara daerah lain umumnya hanya memiliki satu sekolah unggulan.

Menurut Dedi Mulyadi, kebijakan ini diambil karena kualitas sekolah negeri favorit mengalami penurunan cukup tajam dalam beberapa tahun terakhir.

“Seiring dengan waktu, dengan diberlakukan zonasi, tingkat kualifikasi sekolah terus mengalami penurunan tajam,” ujar Dedi.

Ia menilai, sekolah unggulan negeri kini mulai kalah bersaing dengan sekolah swasta. Bahkan, hanya SMAN 3 Bandung yang disebut masih memiliki kualitas sekolah unggulan yang kuat di Jawa Barat.

Selain persoalan akademik, penurunan kualitas juga dinilai berdampak pada kedisiplinan siswa hingga hubungan antara murid dan guru.

Melalui Sekolah Maung, Pemprov Jabar akan memperbesar jalur penerimaan siswa berbasis prestasi akademik maupun non-akademik seperti olahraga dan seni, dibandingkan jalur zonasi.

Pemerintah juga menyiapkan skema subsidi bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang tetap harus bersekolah di swasta agar tetap mendapatkan akses pendidikan berkualitas.

Untuk jenjang SMA, beberapa sekolah yang masuk calon Sekolah Maung antara lain SMAN 2 Cibinong, SMAN 1 Bogor, SMAN 1 Depok, SMAN 3 Bandung, hingga SMAN 1 Tasikmalaya.

Sementara untuk jenjang SMK, sekolah unggulan yang ditetapkan antara lain SMKN 1 Cibinong, SMKN 3 Bogor, SMKN 1 Cibadak, serta SMKN 1 Garut.

Pemprov Jabar juga berencana mengubah nama resmi sekolah-sekolah tersebut menjadi Sekolah Maung.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, mengatakan perubahan nomenklatur masih menunggu persetujuan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

“Iya nanti kita akan usulkan ke kementerian. Kalau diizinkan oleh kementerian, kita akan melakukan itu,” kata Purwanto.

Saat ini, proses persiapan teknis masih terus dimatangkan agar program Sekolah Maung bisa berjalan sesuai target pada pertengahan tahun 2026.

Pemprov berharap program ini menjadi solusi agar siswa berprestasi dari seluruh daerah tetap bisa masuk ke sekolah unggulan tanpa terhambat aturan zonasi yang terlalu ketat.