Tridinews.com - China mendesak Amerika Serikat untuk memastikan bahwa negosiasi perdagangannya dengan Vietnam tidak menargetkan atau merugikan kepentingan negara ketiga, demikian dilaporkan surat kabar Financial Times pada Kamis, mengutip Kementerian Luar Negeri China.

Pernyataan tersebut menyusul pengumuman Presiden AS Donald Trump pada Rabu yang menyatakan pemangkasan tarif atas ekspor Vietnam dari 46 persen yang diusulkan menjadi 20 persen, namun mengenakan bea tinggi sebesar 40 persen terhadap praktik trans-shipping barang.

Langkah tersebut secara luas dipandang sebagai upaya untuk menghentikan ekspor China yang dialihkan melalui negara ketiga.

“Negosiasi dan perjanjian yang relevan tidak boleh menargetkan atau merugikan kepentingan pihak ketiga mana pun,” kata Kementerian Luar Negeri China sebagaimana dikutip Financial Times.

Julien Chaisse, pakar hukum ekonomi internasional dari City University of Hong Kong, menyatakan bahwa kesepakatan dagang AS-Vietnam tersebut merupakan serangan langsung terhadap model ekspor China.

“Ini sesuai dengan tren yang lebih besar: AS sedang menjalin kesepakatan bilateral dengan negara-negara di sekitar China untuk mempererat kerja sama ekonomi sekaligus membuat Beijing semakin sulit memperluas pengaruh rantai pasoknya,” katanya.

Kementerian Perdagangan China berjanji akan menentang dengan keras kesepakatan dagang apa pun yang merugikan kepentingan China dan berjanji untuk melindungi hak-haknya, menurut laporan tersebut.

Pada 2 April, Trump menandatangani perintah eksekutif yang menerapkan tarif resiprokal terhadap impor dari berbagai negara. Tarif dasar ditetapkan sebesar 10 persen dengan tarif yang lebih tinggi dikenakan terhadap 57 negara berdasarkan defisit perdagangan AS dengan masing-masing negara tersebut.

Pada 9 April, Trump menyatakan bahwa tarif dasar sebesar 10 persen akan diberlakukan selama 90 hari terhadap lebih dari 75 negara yang tidak melakukan pembalasan dan telah meminta negosiasi.

Penghentian sementara selama 90 hari untuk sebagian besar negara akan berakhir pada 8 Juli. Penangguhan tarif terhadap China, yang juga merupakan bagian dari pengaturan ini, dijadwalkan berakhir pada 12 Agustus.

Sumber: Sputnik/RIA Novosti-OANA