Tridinews.com - Perdana Menteri Jepang (PM) Shigeru Ishiba menyatakan niatnya untuk tetap menjabat, meskipun Partai Demokrat Liberal (LDP) yang dipimpinnya diperkirakan tetap menjadi kekuatan terbesar di parlemen meskipun menghadapi kemungkinan kekalahan telak dalam pemilu Majelis Tinggi.

“Kita harus sepenuhnya menyadari tanggung jawab kita sebagai partai terbesar di parlemen. Saya ingin benar-benar menyadari tanggung jawab saya untuk menangani isu-isu yang dihadapi negara ini dengan baik,” kata Ishiba dalam suatu program TV, Minggu (20/7).

Sebelumnya pada hari yang sama, Sekretaris Jenderal LDP Hiroshi Moriyama menyampaikan bahwa kekosongan politik harus dihindari, setelah koalisi yang berkuasa di Jepang tampaknya akan mengalami kekalahan besar dalam pemilu Majelis Tinggi tersebut.

Pernyataan tokoh nomor dua di LDP, memberi isyarat bahwa ia memperkirakan Ishiba, sang pemimpin partai, tidak akan mengundurkan diri dalam waktu dekat, meskipun kekuatan partai-partai oposisi utama telah menolak kemungkinan membentuk koalisi dengan blok pemerintahan saat ini.

Ishiba, yang dijadwalkan mengadakan konferensi pers pada Senin, berjanji akan melakukan segala upaya untuk melanjutkan perundingan dengan Amerika Serikat terkait tarif tinggi yang diberlakukan oleh Presiden Donald Trump.

Ia menyatakan akan mencurahkan “hati dan jiwanya” dalam upaya tersebut, menjelang tenggat waktu 1 Agustus untuk tarif timbal balik.

Sementara itu, Tetsuo Saito, pemimpin Komeito yang merupakan mitra koalisi junior LDP, mengatakan bahwa meninggalkan aliansi pemerintahan hanya karena hasil pemilu majelis tinggi yang buruk akan berisiko menghilangkan kepercayaan publik.

Namun, Ishiba masih bisa menghadapi tekanan untuk mengundurkan diri, setelah pemimpin Partai Demokrat Konstitusional Jepang mengancam akan mengajukan mosi tidak percaya terhadap kabinet Ishiba.

Mosi seperti itu, yang hanya bisa disahkan di Majelis Rendah yang memiliki kekuasaan lebih besar, akan "pasti dipertimbangkan" jika Ishiba memilih untuk tidak mengundurkan diri sebagai perdana menteri, ucap pemimpin oposisi utama Yoshihiko Noda dalam sebuah program TV.

Blok pemerintahan saat ini tidak memiliki mayoritas di Majelis Rendah. Mosi tidak percaya, jika disahkan, maka perdana menteri diwajibkan membubarkan majelis yang beranggotakan 465 orang tersebut dalam waktu 10 hari, atau seluruh kabinet harus mengundurkan diri secara massal.

Sumber: Kyodo-OANA