Tridinews.com - Sejumlah pelaku pariwisata di Jawa Barat menggelar aksi di halaman Gedung Sate, Bandung, pada Senin (21/7/2025). 

Mereka meminta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mencabut larangan menggelar study tour.

Para sopir bus memarkirkan kendaraannya sambil membunyikan klakson hingga menutup akses Jalan Diponegoro, Bandung.

Koordinator aksi solidaritas para pekerja pariwisata Jawa Barat, Herdi Sudardja, menerangan Surat Edaran (SE) larangan study tour yang keluar pada Mei 2025 telah merugikan pelaku pariwisata.

"Tuntutan kita itu hanya satu, cabut larangan Gubernur kegiatan study tour sekolah. Dari sekolah di Jawa Barat ke luar Jawa Barat," bebernya, Senin, dikutip dari TribunJabar.id.

Para sopir bus, kernet, hingga pemilik travel ingin bertemu dengan Dedi Mulyadi untuk menyampaikan aspirasinya.

Namun, hingga kini Dedi Mulyadi belum menemui para peserta aksi.

"Kami sudah melakukan beberapa upaya, termasuk audensi, termasuk para pengusaha dari sektor transformasi pariwisata Jabar, sudah melayangkan surat yang saya dapat info ke Gubernur pada bulan Mei 2025. Saat itu tidak direspon oleh yang bersangkutan oleh Gubernur," ujarnya.

Herdi Sudardja mengancam akan menggelar aksi serupa dengan jumlah peserta lebih banyak.

"Kalau total yang bekerja di sektor ini di Jawa Barat sekitar 8.000. Itu yang formal. Yang informal itu sekitar 5.000. Yang berarti ada 13.000. Yang informal itu saya katakan, karena bekerja di sektor transportasi itu rata-rata informal," lanjutnya.

Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) sempat meminta perwakilan peserta aksi masuk ke Gedung Sate.

Permintaan tersebut ditolak karena mereka hanya ingin bertemu dengan Dedi Mulyadi.

Seorang sopir bus, Jaya Slamet (37), mengaku dirugikan dengan kebijakan baru Dedi Mulyadi karena mata pencahariannya di bidang pariwitasa.

Sebelum ada larangan study tour, Jaya dapat berulang kali mengantarkan siswa ke sejumlah wilayah.

"Seminggu bisa tiga kali, sebulan bisa 10 sampai 12 kali jalan antar wisatawan," bebernya.

Jaya menceritakan tak punya gaji bulanan dan pendapatannya ditentukan jumlah trip.

"Saya dibayar per trip, biasanya kalau ke Yogyakarta misalnya, dibayar Rp500 ribu, kalau satu bulan full masuk, bisa dapat Rp4 jutaan," imbuhnya.

Kini, pendapatan Jaya menurun akibat larangan study tour dari yang biasanya Rp4 juta menjadi Rp1 juta.

"Kebanyakan sekarang nganggur, serabutan saja. Di rumah kalau ada yang nyuruh nyangkul ya nyangkul, kadang jadi sopir truk juga," bebernya.

Menurutnya, Dedi Mulyadi mengeluarkan larangan tapi tak ada bantuan kepada para pelaku pariwisata.

"Jabar bukan Bali. Menu utama Bali itu wisatawan asing. Menu utama Jawa Barat itu adalah wisatawan, study tour, anak-anak sekolah yang jumlahnya cukup besar, potensi pasarnya sangat besar," tandasnya.

Larangan menggelar study tour ke luar Jawa Barat tertuang dalam surat edaran (SE) Nomor: 64/PK.01/Kesra yang dikeluarkan oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin.

Aturan tersebut dikeluarkan setelah terjadi kecelakaan bus SMK Lingga Kencana Depok di Ciater Subang, Jawa Barat pada 11 Mei 2024 yang menewaskan 11 orang.

Dedi Mulyadi kemudian menegakkan aturan tersebut dengan mencopot Siti Faizah dari jabatan Kepala Sekolah SMAN 6 Depok karena tetap menggelar study tour.

Pencopotan ini dilakukan di hari pelantikan Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jabar yakni 20 Februari 2025.

Dedi menegaskan Kepala Sekolah yang tetap menggelar study tour akan dicopot.

"Kalau pergi piknik ke luar provinsi sudah jelas jalur surat edaran yang dibuat Pak Bey, Pj Gubernur lama," tuturnya, Sabtu (22/2/2025).

Menurutnya, kegiatan study tour hingga kunjungan industri membebani wali murid.

"Banyak orang tua siswa yang tidak dalam posisi punya kemampuan keuangan harus ngutang ke sana kemari, yang berakibat pada beban ekonomi hidupnya semakin berat," jelasnya.

Selain itu, Dedi Mulyadi mengingatkan faktor keselamatan agar insiden yang dialami siswa SMK Lingga Kencana Depok tak terulang.

"Kedua, jaminan keselamatan terhadap siswa, seperti terjadi pada waktu kecelakaan SMK di Depok yang mengakibatkan meninggalnya jumlah orang yang banyak. Itu adalah pelajaran penting bagi kita semua agar tidak mengulangi peristiwa yang sama," tandasnya.