Tridinews.com - Sekelompok massa unjuk rasa yang terdiri dari ibu-ibu sambangi kawasan didepan Gedung DPRD Jawa Barat untuk menyampaikan aspirasi pada Kamis (4/9/2025). 

Sejumlah ibu-ibu berpakaian serba pink atau merah muda ini, merupakan gabungan dari sejumlah forum yakni Dago Melawan, Tamansari Bersatu, Sukahaji Melawan, Cipedes Melawan, dan Rakyat Anti Penggusuran.

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap tindakan represif Polisi, menuntut disahkan undang-undang perampasan aset terhadap koruptor, dan pangkas anggaran tunjangan untuk DPR.

Baca juga: Momen Dedi Mulyadi Temui Pedagang Mi Ayam Korban Demo di Bandung, Beri Rp10 Juta Agar Kembali Jualan

Dalam rangkaian aksinya, massa juga menggelar teatrikal dengan melempar sejumlah kantong plastik berisi sampah ke arah Gedung DPRD Jawa Barat. 

Aksi simbolis itu mereka lakukan sebagai wujud kekecewaan atas kondisi yang tengah berlangsung di Indonesia.

“Kami dari masyarakat kampung kota ikut menyuarakan mengenai represif aparat, mengenai juga tuntutan bagi para koruptor untuk disita asetnya dan diberlakukan hukuman mati sekalipun kami tidak berkeberatan,” ujar Angga, koordinator aksi.

Angga juga menuntut agar Pemprov Jabar membatalkan segala bentuk kerjasama dengan TNI agar Jawa Barat terhindar dari kepentingan militer.

“Bedakan kepentingan militer dengan kepentingan sipil, sehingga supremasi sipil harus berada di atas segalanya. Termasuk juga dengan reformasi polri dan pembersihan dewan dan politik praktis dari praktek-praktek korupsi dan segala macamnya," katanya.

Berikut poin-poin tuntutan masa aksi:
 
1. Hentikan brutalitas aparat, penangkapan illegal, sweeping dan pamer kekuatan TNI/POLRI di lingkungan warga masyarakat.

2. Cabut segala kebijakan yang tidak pro rakyat, tingkatkan upah pekerja disetiap sektor, lindungi pekerja dengan kepastian kerja dan sistem kerja yang adil.

3. Rampas seluruh aset Koruptor dan hukuman mati baginya.

4. Wujudkan reforma Agraria sejati, distribusikan tanah untuk rakyat bukan untuk korporasi.

5. Turunkan Pajak rakyat, harga kebutuhan pokok, tarif dasar listrik & BBM. Naikan Pajak Impor, Konglomerat dan Perusahaan multinasional.

6. Pangkas anggaran DPR, Pejabat negara, TNI dan POLRI, perbesar anggaran pendidikan dan kesejahteraan rakyat.

7. Batalkan Perjanjian Kerjasama TNI AD - Pemprov Jabar mengenai Manunggal Karya Bakti Skala Besar Pembangunan Daerah. Wujudkan Jabar anti militerisme.

8. Reformasi POLRI dan wujudkan Supremasi Sipil, kembalikan Militer ke barak.

9. Tangkap, Adili dan Penjarakan para aparat pembunuh rakyat dalam aksi Agustus 2025 dan para pelanggar HAM berat dimasa lalu.

10. Bebaskan masyarakat yang ditangkap dalam demonstrasi Agustus-September. Kemarahan Rakyat bukan tindakan Terorisme