Tridinews.com - Kerusuhan demo yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia saat ini dianggap mencerminkan kemarahan rakyat kepada pemerintah.

Kemarahan rakyat tersebut diduga bukan hanya dipicu soal kenaikan gaji anggota DPR RI yang belakangan mencuat ke publik, melainkan  akumulasi dari berbagai ketidakadilan yang dirasakan rakyat.

Hal itu pun menurunkan kepercayaan masyarakat pada lembaga legislatif tersebut yang sebenarnya bukan fenomena baru.

Tagar dan seruan “Bubarkan DPR” pun sempat beredar di jagat maya hingga memantik rakyat bergerak demo pada 25 Agustus 2025.

Namun, sebelum terjadi demo 25 Agustus 2025 di depan gedung DPR RI itu terjadi, ada beberapa peristiwa kelakuan dan ucapan anggota DPR RI, menteri termasuk presiden yang diduga menjadi pemicu dan melatarbelakangi kemarahan rakyat.

Bahkan hingga saat ini gelombang protes, demo pun masih terjadi di berbagai daerah di mana rakyat menuntut keadilan.

Berikut ini hal yang jadi pemicu rakyat marah karena kelakuan dan ucapan para pejabat dan pemerintah hingga demo pecah.

1.Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Awal mula publik menyoroti pemerintah mencuatnya kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) belum lama ini.

Munculnya kebijakan kenaikan PBB ini muncul dari berbagai Kepala Daerah, salah satu yang menjadi sorotan seperti dilakukan Bupati Pati, Sudewo.

Ia menaikkan tarif PBB 250 persen, sontak kebijakan Bupati Pati tersebut memicu protes dari masyarakatnya hingga demo.

Tak hanya terjadi di Pati, ternyata kebijakan kenaikan tarif PBB ini direncanakan serentak diberlakukan di setiap daerah, termasuk di Cirebon, Jawa Barat yang juga sempat memicu demo warga.

2. Ucapan Menteri Keuangan, Sri Mulyani

Beriringan dengan kemarahan kenaikan tarif PBB tersebut, ucapan Menteri Keuangan, Sri Mulyani juga jadi sorotan.

Saat itu pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal gaji guru dan dosen menuai kontroversi hingga viral di media sosial.

Sri Mulyani menyinggung gaji guru dan dosen dianggap sebagai tantangan pengelolaan keuangan negara, sontak hal itu memicu kontroversi dan sakit hati di kalangan guru.

Beberapa guru merasa tersinggung karena pernyataan tersebut seolah-olah menempatkan mereka sebagai beban negara, bukan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang berperan penting dalam mencerdaskan bangsa.
 
Pernyataan Menteri Keuangan itu pun menuai kritik dan kecaman dari berbagai pihak, terutama dari kalangan guru dan dosen.

3. Zakat dan Pajak

Selain pernyataannya soal gaji guru dan dosen, ucapan Sri Mulyani tentang zakat dan pajak juga memicu kemarahan publik.

Menteri Keuangan yang menjabat sejak era SBY,  Jokowi hingga Prabowo itu menyebut bahwa membayar pajak sama 'mulianya' dengan membayar zakat dan wakaf.

Sontak pernyataan Sri Mulyani itu menuai beragam reaksi dari publik hingga viral media sosial dan jadi perbincangan warganet.

Pernyataan itu disampaikan Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Mulanya Sri Mulyani hadir di acara tersebut menjelaskan tantangan ekonomi masa kini, refleksi sistem keuangan dunia hingga ekonomi dan keuangan syariah.

Dalam pidatonya, kemudian Sri menyelipkan bahasan mengenai zakat dan pajak.

Ia menegaskan sebagai Menteri Keuangan ia memiliki perspektifnya.


“Dalam setiap rezeki anda ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan ada yang melalui zakat, ada yang melalui wakaf, ada yang melalui pajak. Dan pajak itu kembali kepada yang membutuhkan,” ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebut, ketiga hal tersebut memiliki manfaat yang sama yaitu kembali kepada orang yang membutuhkan.

Ia pun mencontohkan manfaat pajak dirasakan oleh 10 juta keluarga tidak mampu melalui Program Keluarga Harapan (PKH), lalu sembako untuk 18 juta keluarga, hingga bantuan modal untuk UMKM. 

Namun ternyata pernyataan Sri Mulyani soal pajak dan zakat itu menuai kontroversi dan mengundang berbagai kritikan.

4. Tunjangan Anggota DPR

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, faktanya pemerintah menaikkan tunjangan anggota DPR RI.

Kontroversi itu semakin menjadi sorotan setelah Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir menyampaikan pernyataan yang keliru mengenai kenaikan drastis tunjangan para anggota legislator.

Pada Selasa (19/8/2025), Adies menyebut tunjangan beras untuk anggota Dewan mencapai Rp 10 juta dan naik menjadi Rp 12 juta per bulan, lalu tunjangan bensin meningkat dari Rp 3 juta menjadi Rp 7 juta.

Namun, Keesokan harinya, Adies buru-buru mengklarifikasi pernyataannya.

Namun, klarifikasi itu tidak serta-merta meredakan kemarahan publik yang telah lebih dulu menghitung nominal besar “take home pay” para anggota DPR.

Terlebih lagi, Adies tak menampik bahwa anggota DPR RI juga mendapat tunjangan rumah Rp 50 juta per bulan, sebagai pengganti fasilitas rumah dinas anggota DPR yang tak lagi didapatkan.

5. Nafa Urbach Dukung Kenaikan Tunjangan

Tak lama setelah klarifikasi Adies, giliran Nafa Urbach artis yang jadi anggota DPR RI yang menuai sorotan.

Artis yang duduk sebagai anggota DPR RI Komisi IX dari Fraksi NasDem itu menyampaikan dukungan terhadap tunjangan rumah Rp 50 juta per bulan.

“Anggota Dewan itu kan enggak orang Jakarta semua, guys. Itu kan dari seluruh pelosok Indonesia. Nah, mereka diwajibkan kontrak rumahnya dekat-dekat Senayan supaya memudahkan menuju DPR,” ujar Nafa Urbach, dalam siaran langsung di media sosial.

Ia pun mengeluh dan membandingkan dengan nasib dirinya yang tinggal di Bintaro dan harus bergulat dengan kemacetan setiap kali menuju Senayan.

Alih-alih menjelaskan fungsi tunjangan rumah anggota DPR itu, pernyataan Nafa justru mengundang kemarahan dan kritikan hingga hujatan.

6. Joget Anggota DPR RI

Kemarahan publik kemudian semakin memuncak setelah video sejumlah anggota DPR RI asyik joget.

Dalam video yang beredar, para anggota DPR RI berjoget dengan iringan lagu "Sajojo" dan "Gemu Fa Mi Re".


Diketahui aksi para anggota DPR RI itu joget terjadi dalam Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Jumat (15/8/2025).

Meski begitu video tersebut viral setelah isu tunjangan anggota para dewan wakil rakyat itu mencuat ke publik.

Sontak publik marah atas aksi para anggota DPR yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat, apalagi setelah adanya isu kenaikan gaji anggota dewan.

Kemarahan publik juga semakin menjadi setelah melihat sejumlah artis yang jadi anggota DPR RI menikmati jogetan tersebut.

Dua di antara artis yang jadi sorotan joget tersebut adalah Eko Patrio dan Uya Kuya.

7. Ucapan Ahmad Sahroni ke Pendemo Pembubaran DPR

Karena kemarahan publik tersebut akhirnya mencuat isu demo pembubaran DPR RI yang beredar di media sosial.

Saat itu isu demo pembubaran DPR itu pun ditanggapi Ahmad Sahroni Wakil Ketua Komisi III DPR.

Sayangnya, respons Ahmad Sahroni soal pembubaran DPR itu kembali memicu kemarahan publik.

Syahroni melontarkan ucapan yang kian memperkeruh suasana ketika menanggapi seruan “Bubarkan DPR” tersebut.

Menurutnya orang yang hendak membubarkan DPR sebagai orang tolo sedunia.

“Catat nih, orang yang cuma mental bilang ‘bubarin DPR’, itu adalah orang tolol se-dunia,” ujarnya dalam kunjungan kerja di Medan, Jumat (22/8/2025).

Sontak ucapan Ahmad Sahroni itu memancing emosi masyarakat yang sedang kecewa dan marah kepada DPR dan pemerintah.

Bahkan ucapan Sahroni tersebut memantik emosi  masyarakat hingga diajak debat oleh diaspora di Denmark sekaligus influencer, Salsa Erwina Hutagalung.

8. Demo Pembubaran DPR

Akibat rentetan kelakuan dan ucapan menteri hingga anggota DPR RI itu, puncak kekecewaan publik akhirnya terjadi hingga demo pembubaran DPR RI pada Senin (25/8/2025).

Poster-poster tuntutan bertuliskan “DPR: Dewan Pembeban Rakyat”, “Bubarkan DPR”, “Sahkan RUU Perampasan Aset”, hingga “Stop Komersialisasi Pendidikan” dibentangkan.

Orasi berisi kritik soal penolakan tunjangan besar DPR disuarakan dengan lantang.

Aksi yang awalnya berlangsung damai berujung ricuh setelah aparat memukul mundur massa dari depan Gedung DPR/MPR.

Tindakan represif aparat yang menyemprotkan air hingga menembakkan gas air mata, membuat massa terpencar menjadi kelompok-kelompok kecil di Jalan Gatot Subroto, Jalan Gerbang Pemuda hingga kawasan Pejompongan.

Kerusuhan pun tak terhindarkan. Sejumlah fasilitas umum dirusak, motor dibakar, dan pos polisi juga menjadi sasaran amukan massa.

9. 
Presiden Berikan Anugerah Tanda Kehormatan kepada Ketua DPR Puan Maharani

Ironinya, di tengah kemarahan rakyat yang berdemo 25 Agustus, pada hari yang sama  Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan Tanda Kehormatan Republik Indonesia kepada para tokoh di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025).

Tanda Bintang Republik Indonesia Utama, Bintang Mahaputera Adipurna, Bintang Mahaputera, Bintang Jasa, Bintang Kemanusiaan, Bintang Budaya Parama Dharma, dan Bintang Sakti dianugerahkan kepada para tokoh nasional.

Dalam penganugerahan tersebut masyarakat menyoroti sejumlah tokoh yang dinilai tak pantas menerima tanda kehormatan tersebut.

Terutama masyarakat menyoroti tanda kehormatan yang diterima Ketua DPR RI Puan Maharani, pada saat yang sama lembaganya sedang jadi sasaran kemarahan rakyat.

Tak sedikit pengamat menilai sikap Presiden Prabowo yang memberikan tanda kehormatan tersebut tak tepat pada situasi yang terjadi.

10. Tragedi Kematian Affan Kurniawan

Kemarahan publik akhirnya pecah saat terjadi tragedi kematian Affan Kurniawan driver ojol saat kerusuhan demo yang terjadi pada Kamis (28/8/2025) malam.

Affan Kurniawan menjadi korban kehilangan nyawa setelah dilindas mobil Rantis Brimob.

Aksi mobil aparat melindas tubuh Affan Kurniawan beredar di media sosial hingga memicu kemarahan rakyat.

Sejak tragedi kematian Affan Kurniawan, ratusan ribu massa menggelar aksi solidaritas demo di Mako Brimob bahkan kini menyebar di sejumlah wilayah di Indonesia.