Tridinews.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta maaf atas kegaduhan yang sempat muncul terkait isu beras oplosan beberapa waktu lalu.

Hal itu disampaikan Amran ketika menggelar rapat bersama para kepala daerah untuk membahas pelaksanaan program hilirisasi komoditas perkebunan, Senin (22/9/2025).

"Yang oplos kemarin minta maaf agak gaduh dikit," kata Amran dalam rapat yang digelar di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan.

Amran mengakui bahwa itu sebenaranya bukan beras oplosan, tetapi beras premium yang diperdagangkan dengan cara melanggar aturan mutu.

Ia menyebut pelanggaran mutu beras ini seperti beras patahan yang seharusnya maksimal 14,5 persen, tetapi dijual dengan kadar 33 persen hingga 59,20 persen.

Kemudian, harga beras premium yang dijual seharusnya Rp 12 ribu per kilogram, tetapi dijual hingga Rp 17 ribu per kilogram.

"Artinya, Rp 5 ribu ini tidak halal. Kalau dikali 2 juta saja, itu Rp 10 triliun," ujar Amran.

Ia menambahkan, permainan harga semacam itu tidak boleh dibiarkan karena ada anggaran negara yang sangat besar di situ.

"Jadi harga sudah naik dan ini seluruh komoditas tidak boleh dipermainkan. Ini yang harus intervensi pemerintah. Kenapa? Rp 150 triliun APBN di situ, subsidi pangan. Jadi, tidak boleh dipermainkan," ucap Amran.

Berdasarkan data paparan yang ditunjukkan Amran, ada 10 merek yang merupakan beras premium dengan mutu patahan di atas ambang batas yang ditentukan.

Ada WS, LS, SM, JN, NU, RU, MD, PR, BS dan SR. Sayangnya, tidak ada nama jelas dari merek beras tersebut.

Beberapa waktu lalu, ramai beras oplosan, yaitu beras kualitas premium dicampu dengan beras medium, lalu dijual dengan harga beras premium.

Berdasarkan temuan saat itu, ada lebih dari 212 merek beras diduga melanggar standar mutu dan takaran.

Akibat dari pelanggaran tersebut, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 99 triliun.

"Ini total nilainya setelah kita kali jumlah beras yang beredar itu Rp 99 triliun," kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Amran meminta agar para produsen beras yang diduga melanggar aturan mulai mengoplos hingga mengurangi takaran agar cepat sadar.

Dia meminta agar pelaku-pelaku ini mengikuti regulasi yang ada dan tidak merugikan masyarakat.

"Mudah-mudahan semua sudah sadar dan menyesuaikan regulasi yang ada," kata Amran kepada wartawan di Mako Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok, Kamis (17/7/2025).

Jika tidak, kata Amran, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Polri agar segera menindak para produsen curang ini sesuai prosedur hukum yang berlaku.

"Ya beras oplosan semua kami minta segera menyesuaikan dengan regulasi yang ada di republik ini. Kami sudah mengirim seluruh merek yang tidak sesuai (takaran)," tuturnya.