Tridinews.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta Perum Bulog untuk menggelontorkan beras jenis premium dalam operasi pasar stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) di 4.320 titik di seluruh Indonesia.

Operasi pasar adalah kegiatan pemerintah untuk menjual barang kebutuhan pokok ke masyarakat dengan harga yang lebih murah daripada harga pasar.

Sedangkan beras premium merupakan beras berkualitas tinggi dengan karakteristik fisik yang memenuhi standar pemerintah, seperti derajat sosoh 100 persen, kadar air maksimal 14%, serta sedikit butir patah hingga bersih dari gabah. 

"Nah ini juga Bulog kita ajak kemarin juga menjual yang premium kan mereka sudah jual juga. Tapi kami minta kuantumnya dinaikin," kata Amran saat ditemui di Komplek Parlemen DPR, Rabu (3/9/2025).

Baca juga:  BPS: Produksi Beras Nasional hingga Oktober 2025 Tembus 31,04 Juta Ton, Lampaui Capaian Tahun Lalu

Amran bilang, penjualan beras SPHP saat operasi pasar harus ditingkatkan untuk menekan harga beras di pasar. Harga beras jenis premium dijual sesuai harga eceran tertinggi (HET) Rp 14.900 per Kilogram (Kg). Sedangkan untuk kemasan 5 Kg senilai Rp 74.500.

"Yang terpenting adalah kita operasi pasar besar-besaran. Dan kemarin itu kita buka. Kemarin kita ada 4.000 titik seluruh Indonesia. 7.282 kecamatan seluruh Indonesia. Sehingga alhamdulillah ini sudah ada penurunan harga, tetapi kita ingin lebih rendah lagi," sambungnya.

Pemerintah Indonesia menggelontorkan sekitar 43.665 ton beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) secara serentak pada Sabtu (30/8/2025) melalui Gerakan Pangan Murah (GPM).

Kegiatan ini berpusat di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, dan tersebar di ribuan titik seluruh Indonesia. Ini merupakan bagian dari penyaluran beras SPHP yang ditargetkan mencapai 1,3 juta ton untuk periode Juli-Desember 2025.

Beras SPHP yang disalurkan dijual dengan harga Rp60.000 untuk kemasan 5 kilogram. Penyaluran beras SPHP menjangkau 4.320 titik kecamatan di 38 provinsi.

Selain itu, distribusi juga diperkuat melalui kerja sama lintas sektor, yakni 414 titik distribusi bersama Polri, 449 titik bersama TNI, 129 titik melalui jaringan BUMN, serta 415 titik distribusi lainnya.