Tridinews.com - Ketegangan diplomatik di Timur Tengah kembali memanas setelah sejumlah pejabat Eropa mengeluarkan peringatan keras kepada Israel.

Kecaman itu dilontarkan sebagai respon atas rencana Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu terkait pencaplokan atau aneksasi sebagian wilayah Tepi Barat yang diduduki.

PM Netanyahu berdalih aneksasi yang dimaksud adalah langkah sepihak Israel untuk menggabungkan sebagian wilayah Tepi Barat yang memiliki memiliki luas sekitar 5.640 kilometer persegi  ke dalam kedaulatannya.

Meski wilayah itu secara hukum internasional diakui sebagai tanah Palestina yang diduduki sejak perang 1967.

Adapun tujuan rencana ini memperluas kendali Israel atas wilayah yang dianggap strategis, karena berbatasan langsung dengan Yordania dan memiliki dataran tinggi yang dapat digunakan untuk kepentingan militer.

Selain faktor keamanan, Tepi Barat juga memiliki nilai ekonomi dan sejarah yang besar. Lembah Yordan, yang termasuk dalam kawasan ini, adalah lahan pertanian subur yang menjadi sumber pangan utama, sehingga Israel menganggapnya sebagai jalur vital untuk keamanan nasional.

Disisi lain, banyak situs bersejarah dan keagamaan yang penting bagi umat Yahudi, Kristen, dan Islam berada di kawasan tersebut, menjadikannya wilayah dengan nilai simbolis yang tinggi.

Alasan ini yang kemudian mendorong Israel untuk mencaplok Tepi Barat secara illegal, sebagaimana dikutip dari Anadolu, Senin (22/9/2025).

Tak hanya itu, Israel juga turut menyasar blok-blok pemukiman besar di sekitar Yerusalem Timur dan sebagian besar kawasan yang dipenuhi infrastruktur Israel.
Uni Eropa Pasang Badan

Merespon tindakan tersebut, pejabat Eropa mengeluarkan peringatan keras kepada Israel atas rencana yang dinyatakan Perdana Menteri Netanyahu.

Dalam peringatan tersebut, pejabat Eropa menegaskan bahwa langkah Israel untuk mencaplok wilayah Tepi Barat akan berisiko merusak stabilitas kawasan. “

“Jika Netanyahu dan pemerintahannya ingin menghancurkan semua yang telah dibangun di Timur Tengah, mereka harus menanggung akibatnya,” kata salah seorang pejabat, dikutip dari laporan tersebut.

Pernyataan itu muncul setelah Inggris, Kanada, dan Australia mengumumkan pengakuan resmi atas negara Palestina.

Langkah diplomatik tersebut membuat Netanyahu melontarkan reaksi keras.

Dalam sebuah pesan video yang dirilis oleh Kantor Perdana Menteri Israel, ia menyebut pengakuan negara Palestina sebagai “penghargaan kepada terorisme.” 

Netanyahu mengatakan bahwa Israel akan terus menolak pendirian negara Palestina dan tidak akan pernah mengizinkannya berdiri di wilayah yang mereka kuasai.

Lebih jauh, Netanyahu juga membanggakan kebijakan ekspansi pemukiman Yahudi di wilayah Palestina.

Ia menyatakan bahwa dalam pemerintahannya, jumlah permukiman ilegal telah berlipat ganda, dan pembangunan akan terus dilanjutkan. 

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen Israel untuk mempertahankan kendali penuh atas Tepi Barat.

Dengan adanya peringatan terbaru dari Eropa, tekanan terhadap Israel semakin meningkat.

Namun, sikap keras Netanyahu menunjukkan bahwa Israel masih berpegang teguh pada kebijakan memperluas permukiman dan menolak keberadaan negara Palestina.

Kondisi ini dikhawatirkan akan semakin memperburuk konflik di kawasan, sekaligus menghambat peluang perdamaian yang adil dan berkelanjutan.

Saudi Ikut Gertak Netanyahu

Senada dengan Uni Eropa, Arab Saudi juga turut mengeluarkan peringatan keras kepada Israel terkait rencana aneksasi sebagian wilayah Tepi Barat.

Riyadh menegaskan, langkah sepihak Israel itu dapat menggagalkan upaya normalisasi hubungan yang tengah dibangun dengan negara-negara Arab.

Adapun pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan politik setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengisyaratkan kemungkinan memperluas kendali Israel atas wilayah Tepi Barat.

Rencana tersebut dinilai Arab Saudi sebagai ancaman langsung terhadap proses diplomasi yang selama ini menjadi harapan terciptanya stabilitas di Timur Tengah.

“Jika Israel melanjutkan rencana aneksasi, itu akan menjadi pukulan telak bagi proses perdamaian dan membuka risiko gagalnya normalisasi dengan negara-negara Arab,” kata seorang pejabat Saudi dalam keterangannya.