Tridinews.com - Maraknya kasus keracunan yang dialami siswa setelah menyantap menu makan bergizi gratis (MBG) menjadi keprihatinan banyak pihak. Menanggapi hal itu, anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasihin meminta dapur-dapur MBG bermasalah diberhentikan.
‎
‎"Saya setuju dihentikan untuk dapur-dapur yang bermasalah, termasuk yang di KBB itu," kata Zainul kepada wartawan, Kamis (25/9/2025).
‎
‎Sementara itu, untuk dapur yang tidak bermasalah, Zainul meminta SOP pengawasan diperketat. Ia juga mendorong Kemenkes mempercepat proses Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
‎
‎"Dapur-dapur lain yang tidak bermasalah tetap berlanjut sambil diperketat pengawasan kepatuhan terhadap SOP-nya," ujarnya.
‎
‎"Memang betul (dapur bersertifikat masih sedikit). Selama ini SLHS memang belum menjadi prasyarat wajib. Ini yang perlu percepatan untuk ke depannya," sambung Zainul.
‎
‎Lebih lanjut, politikus PKB ini menilai program MBG masih cukup efektif sehingga tidak perlu dihentikan. Tinggal bagaimana BGN memperketat sistem pengawasan.
‎
‎"Jumlah porsi yang menyebabkan siswa keracunan kan sekitar 5.000 porsi, masih ada setengah miliar porsi makanan lainnya yang terbukti aman dikonsumsi. Jadi masih cukup efektif," ujar Zainul.
‎
‎"SPPG yang lalai terhadap SOP sehingga menimbulkan keracunan 50-an SPPG, masih ada 8.950 SPPG lainnya yang berjalan dengan baik. Mereka juga harus dihargai kerjanya nggak boleh dihentikan. Tinggal penguatan SOP, pengawasan dan SLHS," imbuhnya.
‎
‎Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menjelaskan terkait maraknya dugaan kasus keracunan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di beberapa daerah. Qodari menyoroti sertifikasi laik higiene dan sanitasi (SLHS) dan implementasi SOP keamanan pangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang saat ini masih menjadi persoalan.
‎
‎Qodari mengungkapkan, laporan dari Kemenkes per 22 September 2025, dari total 8.583 dapur MBG, hanya 34 yang memiliki SLHS.
‎
‎"Jadi singkatnya, SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG. Ya ini kan contoh bagaimana satu program itu nggak bisa berdiri sendiri, terlibat juga K/L yang lain. Berdasarkan data Kemenkes lagi, dari 8.583 SPPG per 22 September, ada 34 SPPG yang sudah memiliki SLHS. 8.549 SPPG existing belum memiliki SLHS," kata Qodari dalam keterangannya, Selasa (24/9).
‎
‎
‎
‎
‎