Tridinews.com - Sanae Takaichi dilantik sebagai perdana menteri wanita pertama Jepang pada Selasa (21/0/2025).

Namun baru sehari setelah pelantikan beredar rumor daring dia berencana untuk melakukan deportasi massal terhadap warga negara asing, termasuk warga Indonesia?

Berdasarkan kantor Imigrasi Jepang per Desember 2024, jumlah WNI di Jepang mencapai 199.824 orang,

Jepang, salah satu negara dengan budaya paling homogen di dunia, telah lama menerapkan kontrol imigrasi yang ketat. 

Namun jumlah warga asing di Jepang meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir, mencapai rekor 3 persen dari populasi negara itu pada tahun 2024.

Ini terjadi seiring dengan pelonggaran persyaratan visa yang dilakukan Jepang beberapa tahun terakhir.

Akibatnya banyak warga asing ke Jepang bekerja terutama di sektor industri yang kekurangan tenaga kerja lokal.

Tenaga kerja lokal di Jepang mengalami penurunan karena angka kelahiran turun.

Negara ini juga mengalami tingkat kunjungan wisata  yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Kunjungan wisata naik 48 persen pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, menurut Organisasi Pariwisata Nasional Jepang.

Warga Jepang kerap mengeluhkan ulah wisatawan atau pekerja asing yang tidak sopan dan tidak menghargai tradisi Jepang.

Sentimen anti asing ini dimanfaatkan oleh beberapa politisi sayap kanan seperti Sanae Takaichi yang baru saja terpilih jadi PM Jepang.

Pengetatan imigrasi menjadi tema sentral dalam platform politik Takaichi.

Politisi konservatif garis keras ini menyerukan tindakan keras terhadap imigran ilegal dan warga negara asing yang melebihi batas waktu visa mereka.

Ia juga menyuarakan keprihatinannya atas perilaku tidak tertib dan bulan lalu mengklaim bahwa pengunjung asing telah menendang rusa suci di Taman Nara, sebuah objek wisata populer.

Kampanyenya berhasil memikat pemilih di Jepang hingga dia terpilih jadi PM Jepang.
Viral warga asing akan dideportasi dari Jepang

Selama 24 jam terakhir, unggahan di media sosial yang secara keliru mengklaim bahwa Takaichi telah membentuk “kementerian deportasi massal” mulai viral.

“Sanae Takaichi dilantik dan langsung membentuk kementerian deportasi massal,” tulis salah satu akun X (twitter)  dalam unggahan yang telah dilihat lebih dari 8 juta kali.

"Takaichi telah berjanji untuk menindak tegas migrasi ke Jepang  dan telah dibandingkan dengan mendiang Shinzo Abe yang hebat. Gerakan anti-migrasi massal sedang meningkat!" tulis Eric Daugherty, asisten direktur berita media konservatif Florida's Voice.

Postingan itu juga menyertakan emoji bendera AS dan Jepang, sebuah dugaan yang jelas namun belum berdasar bahwa agenda Sanae sejalan dengan Presiden AS Donald Trump yang telah lebih dulu mendeportasi warga asing 'tertentu' di AS.

Baik Perdana Menteri maupun kabinet pemerintahannya belum membuat pernyataan terkait isu deportasi massal warga asing itu.

Demikian pula, tidak ditemukan satu pun penyebutan mengenai kementerian terkait akan melakukan deportasi di situs web.
Apa Kata Orang

Jeffrey Hall, dosen khusus studi Jepang di Universitas Studi Internasional Kanda di Chiba, menulis di X.

“Takaichi tidak menjanjikan deportasi massal. Seperti PM-PM sebelumnya, jika seorang warga negara asing di Jepang tertangkap tanpa status hukum, kemungkinan besar mereka akan dideportasi. Begitulah yang terjadi selama bertahun-tahun.”

Kantor Perdana Menteri Jepang menyatakan dalam daftar janji resmi di situs webnya.

"Kami akan meningkatkan koordinasi kebijakan terkait warga negara asing di Jepang dan mendorong berbagai langkah. Kami akan mengambil inisiatif untuk mengatasi kejahatan terorganisir dan upaya terkait untuk menjaga dan meningkatkan hukum dan ketertiban umum."

 Sumber: Newsweek