Tridinews.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump marah besar setelah mendengar rencana Israel untuk aneksasi Tepi Barat.

Donald Trump menyatakan dengan tegas bahwa Israel tidak akan melakukan aneksasi apa pun di Tepi Barat.

Pernyataan ini muncul di tengah kemarahan mendalam dari pejabat pemerintahannya setelah Parlemen Israel (Knesset) memajukan legislasi awal untuk menganeksasi sebagian wilayah Tepi Barat, bertepatan dengan kunjungan Wakil Presiden AS JD Vance.

"Jangan khawatir tentang Tepi Barat," ujar Trump kepada wartawan di Gedung Putih, dikutip dari The Times of Israel.

Langkah legislasi tersebut diambil meskipun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya berjanji kepada Trump untuk menahan diri dari langkah kontroversial tersebut.

Ketegangan diplomatik memuncak setelah pejabat senior AS melontarkan kritik pedas terhadap pemerintah Israel.

"Orang Israel tidak bisa memperlakukan kami seperti memperlakukan Joe Biden," kata seorang pejabat AS.

Pejabat itu menggarisbawahi kekecewaan dan kemarahan atas waktu dan sifat tindakan Israel yang dianggap tidak menghormati.

Ketidakpuasan AS semakin diperkuat oleh laporan dari Channel 12, yang menyebutkan bahwa seorang pejabat AS lain memperingatkan bahwa Presiden Trump akan mengambil tindakan keras terhadap PM Netanyahu jika ia membahayakan kesepakatan gencatan senjata Gaza dan pembebasan sandera yang sedang dinegosiasikan.

Wakil Presiden JD Vance, yang saat itu berada di Israel, dilaporkan terkejut dengan keputusan Knesset tersebut.

Ia bahkan menyebutkan bahwa Israel bertindak secara "tidak terawasi".

Setelah meninggalkan Israel, Vance mengecam pengesahan awal RUU itu sebagai "manuver politik yang sangat bodoh".

Dirinya mengaku merasa terhina secara pribadi, meskipun ia telah diyakinkan bahwa RUU tersebut "murni simbolis" dan tidak akan berlanjut.
Ancam Putus Hubungan

Trump mengatakan ia tidak akan membiarkan Israel mencaplok Tepi Barat, dan memperingatkan bahwa Israel akan kehilangan dukungan AS jika hal itu terjadi.

"Itu tidak akan terjadi karena saya telah berjanji kepada negara-negara Arab. Israel akan kehilangan semua dukungannya dari Amerika Serikat jika itu terjadi," kata Trump, dikutip dari Al Arabiya.

Sebelumnya pada hari Kamis, Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar mengatakan bahwa pemerintah belum memutuskan untuk mempercepat pemungutan suara aneksasi pada tahap ini untuk memastikan keberhasilan rencana multi-tahap Trump mengenai Gaza.

Pembangunan permukiman telah meluas dengan cepat sejak tahun 2022 ketika pemerintahan Netanyahu — yang paling berhaluan kanan dalam sejarah Israel dengan mitra koalisi ultra-nasionalis yang mengupayakan aneksasi Tepi Barat dan Gaza — berkuasa.

Langkah legislasi Israel ini juga memicu reaksi global yang cepat.

Lebih dari selusin negara Arab dan Muslim, yang dipimpin oleh Arab Saudi, menandatangani pernyataan bersama yang mengecam keras pemungutan suara aneksasi tersebut sebagai pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional.

Negara-negara tersebut mengutuk upaya Parlemen Israel untuk memaksakan "kedaulatan Israel" atas Tepi Barat yang diduduki.

Para penandatangan pernyataan itu termasuk Yordania, Mesir, Qatar, Kuwait, Indonesia, Pakistan, Turki, Oman, dan Otoritas Palestina.

Isu aneksasi ini menempatkan Netanyahu dalam posisi yang dilematis.

Meskipun didukung oleh basis sayap kanan garis kerasnya yang melihatnya sebagai respons atas pengakuan negara Palestina oleh kekuatan Barat, langkah ini berpotensi besar merusak upaya normalisasi hubungan Saudi-Israel, sebuah tujuan diplomatik utama yang dikejar oleh Pemerintahan Trump.