Tridinews.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap temuan mengejutkan terkait data Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Ia menyebut masih terdapat ribuan orang dari kelompok ekonomi paling kaya atau desil 10 yang tercatat sebagai penerima bantuan iuran dari negara.

Temuan tersebut disampaikan Budi saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

“Dari data yang sudah kami clean up, ternyata masih ada juga orang kaya, bahkan dari kelompok paling kaya, desil 10, yang masuk sebagai penerima PBI,” ujar Budi.

Menurut Budi, jumlah warga dari kelompok desil 10 yang tercatat menerima PBI mencapai 1.824 orang. Kondisi ini dinilai menjadi persoalan serius karena berpotensi menggeser hak masyarakat miskin yang seharusnya mendapat bantuan negara.

Ia menjelaskan, kuota peserta PBI BPJS Kesehatan terbatas, yakni sekitar 96,8 juta orang. Jika kelompok mampu masuk dalam daftar tersebut, maka ada masyarakat tidak mampu yang justru kehilangan akses bantuan.

“Kalau orang kaya masuk PBI, akibatnya orang yang seharusnya berhak malah tidak bisa masuk karena kuotanya terbatas,” jelasnya.

Untuk mengatasi masalah salah sasaran ini, Budi menegaskan pemerintah akan melakukan perapian data secara menyeluruh dalam waktu tiga bulan ke depan. Kementerian Kesehatan akan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial, serta pemerintah daerah.

Rekonsiliasi data ini mencakup sekitar 11 juta data peserta PBI yang mengalami pergeseran status kesejahteraan.

Meski demikian, Budi memastikan proses perbaikan data tidak akan berdampak pada terhentinya layanan kesehatan secara mendadak, terutama bagi pasien dengan penyakit katastropik atau kondisi kritis.

“Selama masa transisi tiga bulan ini, layanan tetap berjalan. Pasien katastropik meskipun masih tercatat di desil 9 atau 10, tetap akan dilayani,” tegasnya.

Pemerintah berharap langkah perbaikan data ini dapat memastikan bantuan iuran BPJS Kesehatan benar-benar tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan.