Tridinews.com - Parlemen Turki diwarnai kericuhan setelah anggota parlemen dari partai berkuasa dan oposisi terlibat perkelahian terkait pengangkatan Menteri Kehakiman yang baru. Insiden tersebut terjadi saat sidang pengambilan sumpah jabatan pejabat hasil penunjukan Presiden Recep Tayyip Erdogan.

Dilansir Associated Press, Kamis (12/2/2026), keributan pecah ketika anggota parlemen oposisi berusaha menghalangi Jaksa Agung Istanbul, Akin Gurlek, untuk mengucapkan sumpah jabatan di parlemen. Situasi dengan cepat memanas. Sejumlah anggota parlemen terlihat saling dorong, bahkan beberapa di antaranya melayangkan pukulan.

Akin Gurlek sebelumnya menjabat sebagai Jaksa Agung Istanbul dan dikenal memimpin sejumlah persidangan tingkat tinggi terhadap tokoh-tokoh Partai Rakyat Republik (CHP), partai oposisi utama di Turki. Oposisi selama ini mengecam proses hukum tersebut dan menilainya sarat kepentingan politik.

Di tengah kericuhan, Gurlek akhirnya tetap mengucapkan sumpah jabatan dengan pengawalan ketat dari anggota parlemen partai berkuasa. Pemerintah Turki sendiri menegaskan bahwa lembaga peradilan bekerja secara independen dan tidak berada di bawah kendali politik.

Selain pengangkatan Menteri Kehakiman, Presiden Erdogan juga menunjuk Mustafa Ciftci, gubernur Provinsi Erzurum, sebagai Menteri Dalam Negeri dalam perombakan kabinet yang dilakukan pada Rabu (11/2) waktu setempat. Namun, pemerintah tidak memberikan penjelasan resmi terkait alasan reshuffle tersebut.

Ketegangan politik di Turki belakangan memang meningkat. Ratusan pejabat dari wilayah yang dikelola CHP telah ditangkap dalam penyelidikan korupsi, termasuk Wali Kota Istanbul Ekrem Imamoglu, yang kerap disebut sebagai rival politik utama Erdogan. Imamoglu ditangkap tahun lalu, memicu kecaman luas dari pihak oposisi.

Pengangkatan pejabat baru ini juga terjadi di tengah pembahasan penting di parlemen, mulai dari rencana reformasi konstitusi hingga inisiatif perdamaian dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) untuk mengakhiri konflik berkepanjangan. Parlemen Turki dijadwalkan segera mengesahkan sejumlah reformasi yang dianggap krusial bagi masa depan politik negara tersebut.