Tridinews.com - Total utang pemerintah Indonesia per akhir Maret 2026 tercatat mencapai Rp9.920,42 triliun. Angka tersebut mendekati Rp10.000 triliun dan kembali menjadi sorotan publik.
Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa justru meminta masyarakat melihat kondisi tersebut dari sisi yang lebih luas.
Menurut Purbaya, utang pemerintah seharusnya tidak selalu dipandang negatif, terutama jika digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mendorong pembangunan.
“Harusnya Anda puji-puji kita,” kata Purbaya saat menanggapi besarnya utang pemerintah.
Ia menilai, selama pengelolaan fiskal tetap terjaga dan rasio utang masih terkendali, kondisi tersebut masih dalam batas aman.
Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, utang pemerintah terdiri dari dua komponen utama, yakni Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman.
Mayoritas utang tersebut masih didominasi oleh instrumen Surat Berharga Negara.
Per akhir Maret 2026, nilai SBN tercatat sebesar Rp8.652,89 triliun atau setara 87,22 persen dari total utang pemerintah.
Sementara itu, pinjaman pemerintah tercatat sebesar Rp1.267,52 triliun atau sekitar 12,78 persen dari total keseluruhan.
“Komposisi utang pemerintah mayoritas berupa instrumen SBN yang mencapai 87,22 persen,” tulis laporan DJPPR Kementerian Keuangan.
Dominasi SBN menunjukkan pemerintah masih mengandalkan penerbitan surat utang sebagai sumber utama pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Instrumen ini dinilai lebih fleksibel dan menjadi pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan negara, terutama untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan menutup defisit anggaran.
Meski demikian, besarnya nilai utang tetap menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan beban pembayaran bunga dan pokok utang di masa mendatang.
Pemerintah sendiri menegaskan bahwa pengelolaan utang tetap dilakukan secara hati-hati dengan menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan dan stabilitas fiskal.
Dengan angka yang hampir menembus Rp10.000 triliun, isu utang negara diperkirakan masih akan menjadi perhatian besar, terutama dalam pembahasan kebijakan ekonomi dan fiskal ke depan.
