Tridinews.com - Bantuan keuangan (Bankeu) kabupaten/kota untuk penanganan jalan yang menjadi prioritas pada tahun 2025 diusulkan sebesar Rp 3,033 Triliun.

Usulan tersebut untuk penanganan jalan sepanjang 976,009 km dengan total usulan sebanyak 372 penanganan jalan.

Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Jawa Barat, Bambang Tirtoyuliono, mengatakan hal tersebut adalah hasil kesepakatan Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.

Kesepakatan tersebut ditandatangani bersama Plh Asisten Administrasi Umum Provinsi Jabar Hening Widiatmoko mewakili Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka Agus Tamim sebagai perwakilan peserta perangkat daerah, pada Forum OPD Dinas BMPR, Selasa (27/2/2024).

"Tak hanya itu, disepakati juga penanganan jembatan sebanyak 16 usulan dengan panjang penanganan 692,200 meter dengan kebutuhan anggaran Rp 228,151 miliar," kata Bambang di Bandung, Rabu (28/2/2024).

Ia mengatakan usulan kegiatan prioritas tersebut akan menjadi acuan dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Usulan Menu Bantuan Keuangan pada Kabupaten/Kota, dan Usulan Pembiayaan Melalui APBN.

Bambang Tirtoyuliono menyebutkan ruas jalan provinsi mencapai tingkat kemantapan sebesar 83,90 persen per akhir tahun 2023. Konektivitas di wilayah Provinsi Jabar telah mencapai 59,62 persen. Aksesibilitas di Jawa Barat telah meningkat sebesar 25,91 persen per akhir tahun 2023.

Sedangkan rencana pada tahun 2024 Dinas BMPR Jabar akan mengerjakan rekonstruksi jalan sebanyak 21 paket konstruksi plus 20 paket marka dengan biaya sebesar Rp 324, 7 miliar, pemeliharaan berkala jalan 28 paket konstruksi plus 23 paket marka senilai Rp 265, 65 miliar, rehabilitasi jalan 57 paket Rp 30,86 miliar dan jembatan 5 paket Rp 12,3 miliar.

"Dibutuhkan pembangunan flyover atau underpass di wilayah perkotaan dan perlintasan tidak sebidang. Ini untuk mengatasi kemacetan," jelasnya

Guna mempercepat pengembangan Kawasan Rebana dan Jabar Selatan, sudah terdapat 22 RTRW Kabupaten/ Kota yang telah disinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jabar per akhir tahun 2023.

"Di sisi lain, pengembangan sistem informasi tata ruang telah mencapai 50 persen per akhir tahun 2023," tutur Bambang.

Namun, menurut Bambang, khusus tentang penyelenggaraan jasa konstruksi Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023, jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat belum sesuai kebutuhan. Juga data dan informasi material dan peralatan konstruksi belum tersedia secara optimal.