Tridinews.com - Kelangkaan bahan pangan menjadi persoalan yang selalu terus berulang setiap tahun. Kelangkaan bahan pangan berdampak luas pada kemampuan daya beli masyarakat. Hal ini mendorong inflasi Jawa Barat di Februari lebih tinggi dibanding nasional.

Sejauh ini pemerintah daerah lebih mengandalkan operasi pasar untuk mengatasi kelangkaan bahan pangan.

Menurut Penjabat Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin, operasi pasar hanyalah penyelesaian sementara dalam mengatasi kenaikan harga pangan dan inflasi.

Pokok dari pengendalian inflasi di antaranya adalah koordinasi yang kuat antar berbagai pihak terkait sampai perbaikan tata kelola pangan.

Ia menekankan bahwa naiknya inflasi dipicu akibat adanya ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan, yang mengakibatkan adanya distorsi harga barang," kata Bey dalam High Level Meeting Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar di Hotel Hilton, Kota Bandung, Rabu (6/3/2024).

"Ketidakseimbangan dapat terjadi akibat turunnya produktifitas atau adanya hambatan dalam penyaluran barang yang dibutuhkan akibat kurang baiknya sarana dan prasarana," ujarnya.

Operasi pasar, katanya, sejatinya adalah penyelesaian sesaat di mana di sisi lain, masyarakat menghendaki adanya kepastian atas harga barang yang sesuai dengan daya beli mereka secara terukur.

"Penting untuk dipikirkan langkah konkret dan membumi agar kegiatan operasi pasar tidak selalu dijadikan solusi dalam mengendalikan inflasi," katanya.

Bey pun menggarisbawahi keterlibatan BUMD ataupun BUMDES dalam pengendalian inflasi, sepanjang tata kelola yang dilakukan tidak menambah beban baik bagi BUMD maupun BUMDES, tujuan pengendalian dapat saja tercapai.

"Namun, perlu dipikirkan bahwa BUMD dan BUMDES adalah Badan Usaha yang tujuan akhirnya memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi pemegang saham atau meningkatkan PAD," kata Bey.

Ia pun menyatakan pentingnya pemutakhiran data stok secara konsisten dengan penuh tanggung jawab dan akuntabel adalah kunci dari program pengendalian inflasi.

Pemerintah Provinsi harus secara proaktif melakukan stock taking bersama Bulog dan demikian pula Bulog secara proaktif meminta Pemprov untuk ikut serta dalam memastikan stok dan proyeksi stok dalam beberapa bulan mendatang.

"Koordinasi antar kelembagaan yang positif harus mengabaikan segala kepentingan karena tujuan pengendalian inflasi adalah untuk masyarakat," ujarnya.

"Bukan sekadar belomba untuk mendapatkan penghargaan. Penghargaan memang merupakan sebuah simbol pencapaian namun, lebih baik kita mempertahankan kualitas dibandingkan mengedepankan kuantitas penghargaan," ucap Bey.