Tridinews.com - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad ingin agar rencana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengirim siswa bermasalah ke barak TNI Polri bisa dikaji ulang.

Dasco mengaku belum menerima informasi utuh dari kader partainya itu soal rencana tersebut. Namun, dia berharap usulan itu bisa dikaji lebih matang sebelum diimplementasikan.

"Saya belum secara lengkap membaca statement dari Gubernur Jawa Barat, tetapi mungkin hal-hal yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat mungkin ada hal-hal baru, yang mungkin perlu dikaji lebih dulu secara matang sebelum dilaksanakan," kata Dasco di kompleks parlemen, Rabu (30/4).

Di sisi lain, Dasco menilai usulan Dedi juga perlu mendapat respons dari DPRD Jawa Barat. Terlebih, setiap wilayah juga memiliki karakteristik yang berbeda.

"Saya juga belum tahu bagaimana respons dari DPRD jabar. Tetapi kalau pendapat saya mungkin kita harus kaji terlebih dahulu secara matang sebelum kemudian diterapkan. Karena ya mungkin untuk masing-masing daerah kan karakteristiknya berbeda-beda," katanya.

Dedi sebelumnya mengungkap alasan ingin mengirim siswa bermasalah di Jawa Barat ke barak TNI Polri untuk mengikuti kegiatan pendisiplinan.

Dedi mengklaim rencana itu sudah dibicarakan dengan para pihak terkait dan mendapat dukungan masyarakat. Menurut dia, banyak orang tua dan wali siswa saat ini tak sanggup mengurus anaknya.

"Maka saya merubah paradigma itu dengan cara apa, banyak orang tua yang hari ini tidak punya kesanggupan lagi menghadapi lagi anaknya. Banyak guru yang tidak punya kesanggupan untuk menghadapi murid-muridnya," kata Dedi usai mengikuti rapat kerja di Komisi II DPR, Jakarta, Selasa (29/4).

Dedi mengaku sudah menyiapkan surat edaran (SE) terkait rencana untuk mengirim siswa bermasalah ke barak TNI Polri. Menurut dia, sejumlah daerah bahkan telah mulai menerapkan itu, namun secara resmi akan mulai berlaku pada 2 Mei mendatang.

"Hari ini kita sudah bikin surat edaran gubernur. Hari ini surat edaran gubernur sudah saya siapkan. Kepala sekolah sudah kita kumpulkan," kata Dedi.

"Sudah bertahap. Nanti saya punya kebiasaan. Buat opini dulu, sosialisasikan dulu, baru bikin surat edarannya. Kalau dulu enggak, surat edaran terus di situ enggak berfungsi surat edarannya. Saya enggak," imbuhnya.