Tridinews.com - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Marco Rubio mengaku pemerintahan federal negara itu tak mendiskusikan soal deportasi warga Palestina dari Gaza ke Libya.

Namun, dia mengaku bahwa Washington telah bertanya ke sejumlah negara di kawasan apakah mereka mau secara sukarela menerima warga dari Gaza.

"Apa yang telah kami bicarakan dengan beberapa negara adalah jika ada [warga Gaza] yang secara sukarela dan rela mengatakan, 'Saya ingin pergi ke tempat lain untuk jangka waktu tertentu karena saya sakit, karena anak-anak saya perlu bersekolah', atau apa pun itu [alasannya], 'apakah ada negara di wilayah ini yang bersedia menerima mereka untuk jangka waktu tertentu?'," kata Rubio dalam rapat dengan Senat AS, Selasa (20/5) seperti dikutip dari Reuters.

Dia pun membantah tahu bahwa Libya termasuk negara yang ditanyakan untuk peluangnya menerima warga Gaza.

Sebelumnya, pemerintahan AS di bawah kepresidenan Donald Trump dikabarkan sedang menggodok rencana untuk memindahkan satu juta warga Palestina dari Jalur Gaza ke Libya.

Kabar itu disampaikan lima orang yang mengetahui rencana tersebut kepada NBC News.

Menurut dua sumber, yang merupakan mantan pejabat AS serta yang tahu langsung soal ini, rencana relokasi warga Gaza ke Libya ini sedang dipertimbangkan cukup serius hingga telah dibahas langsung bersama pemerintah Libya.

Tiga sumber menyampaikan bahwa AS menawarkan pemberian miliaran dolar dana yang dibekukan selama lebih dari satu dekade lalu ke Libya sebagai imbalan jika Tripoli berkenan menampung warga Gaza.

Menurut ketiga sumber, belum ada kesepakatan final mengenai hal ini. Rencana pemindahan ini pun selalu diinformasikan ke Israel.

Kementerian Luar Negeri AS dan Dewan Keamanan Nasional sebelumnya tidak memberikan komentar kepada NBC soal rencana ini. Namun, setelah artikel dipublikasi, seorang juru bicara mengatakan bahwa 'laporan ini tidak benar'."

Terpisah, pejabat senior Hamas, Basem Naim, mengaku belum mengetahui soal rencana pemindahan warga Gaza ke Libya. Ia sebaliknya menegaskan warga Palestina selamanya akan berada di tanah air mereka dan terus berjuang mempertahankan wilayah tersebut.

"[Warga Palestina] adalah satu-satunya pihak yang memiliki hak untuk memutuskan tentang diri mereka sendiri, termasuk mengenai Gaza dan warga Gaza," katanya.

Trump belakangan memang terang-terangan menyatakan ingin memindahkan warga Gaza ke negara lain guna membangun kembali wilayah kantong tersebut. Namun, rencana itu ditentang keras komunitas internasional karena dianggap pembersihan etnis.

Mesir lantas menyodorkan proposal untuk membangun kembali Gaza tanpa harus merelokasi warga Palestina. AS menolak proposal ini karena menilai usulan itu tidak "mengatasi kenyataan bahwa Gaza saat ini tak bisa dihuni."

AS pun dikabarkan terus-terusan mencari negara yang mau menampung Gaza guna meneruskan rencana Trump. Selain Libya, salah satu sumber juga mengatakan Trump membidik Suriah sebagai lokasi pemindahan warga Gaza.

Sejalan dengan ini, Trump sempat bertemu dengan Presiden interim Suriah Ahmed Al Sharaa kala berkunjung ke Arab Saudi beberapa hari lalu.

Sementara itu, di Asia Tenggara, Presiden RI Prabowo Subianto sempat berpidato menyatakan ingin mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia. Wacana langkah itu dilakukan dengan skema gelombang pertama hingga 1.000 warga Palestina, terutama mereka yang luka-luka, trauma, dan anak-anak yatim piatu.

Rencana itu disampaikan Prabowo menjelang kunjungan luar negeri ke beberapa negara di Timur Tengah beberapa waktu lalu.

"Kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk angkut mereka. Kami perkirakan jumlahnya 1.000 untuk gelombang pertama," ujar Prabowo yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden Rabu (9/4) dini hari WIB.

Kala itu, Prabowo menjelaskan ia sengaja datang langsung ke lima negara Timur Tengah untuk berkonsultasi dengan pemimpin negara masing-masing. Pasalnya, Prabowo mengklaim terus mendapatkan telepon dan menerima utusan yang menanyakan kesiapan Indonesia untuk membantu warga Gaza.

Ia menegaskan Indonesia akan menjalankan rencananya itu manakala mendapatkan restu dari seluruh pihak, termasuk negara-negara yang saat ini aktif membantu rakyat Gaza.

"Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara sampai pulih kembali, dan pada saat pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka berasal. Saya kira itu sikap Pemerintah Indonesia. Untuk itu, saya harus konsultasi kepada pemimpin daerah tersebut," kata Prabowo.

Prabowo menegaskan bahwa evakuasi ini bersifat sementara dan bukan relokasi. Para pengungsi akan kembali ke Gaza setelah kondisi di wilayah tersebut membaik dan mereka pulih kesehatannya. Syarat evakuasi ini adalah persetujuan dari semua pihak terkait.

Di sisi lain, saat berpidato dalam pembukaan Persatuan Parlemen Negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Ketua DPR Puan Maharani secara tegas menolak gagasan merelokasi rakyat Palestina dari wilayah Gaza. Puan menegaskan bahwa Gaza adalah milik rakyat Palestina dan dunia harus menolak segala upaya pemindahan paksa.

Meskipun demikian, Istana dan pihak terkait seperti Menteri Luar Negeri Sugiono dan partai penyokong pemerintahan Prabowo, Gerindra, telah mengklarifikasi bahwa rencana evakuasi 1.000 warga Gaza yang diungkapkan presiden itu bersifat sementara. Baik Sugiono maupun Gerindra mengklaim rencana pemindahan 1.000 warga Gaza ke Indonesia itu bersifat sementara untuk tujuan kemanusiaan, dan bukan merupakan bentuk relokasi.

Mereka menyebut warga yang dievakuasi akan dikembalikan ke Palestina setelah situasi kondusif.