‎‎Tridinews.com - ‎Prosedur pengurusan sertifikat halal di Indonesia dikeluhkan pelaku usaha di hampir seluruh dunia. Mereka menilai, sertifikasi halal menghambat aktifitas perdagangan. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengaku dirinya sempat diprotes terkait hal ini.

‎‎"Saya (sebelumnya) dua tahun jadi Menteri Perdagangan, hampir seluruh dunia komplain. Indonesia keluar sertifikat halal itu menjadi hambatan. Termasuk kemarin terakhir komplain dari Amerika Serikat (AS) terhubung soal sertifikat halal," kata Zulhas di Jakarta, Selasa (27/5/2025).

‎‎Namun Zulhas menegaskan, bukan sertifikat halalnya yang dipermasalahkan dan dinilai menghambat perdagangan, melainkan proses birokrasi di balik penerbitannya yang dianggap berbelit dan tidak efisien.

‎‎"Sebetulnya bukan sertifikasi halalnya, tapi karena birokrasi kita yang sekarang ini (memang perlu) diperbaiki. Makanya seolah-olah di pasar luar itu kita menghambat perdagangan. Yang jadi masalah kadang-kadang itu prosedurnya, administrasi birokrasinya, siapa yang dihubungi, dan sebagainya itu yang sulit," ujarnya.

‎‎Zulhas pun tak menampik masalah birokrasi ini sudah lama mengakar dalam banyak sektor, tak hanya pada sertifikasi halal. "Apapun itu ruwet, rumit, bertele-tele, berputar-putar gitu ya," ungkap dia.

‎‎Ia mengaku, selama tujuh bulan menjabat sebagai Menko, dirinya berupaya memangkas berbagai prosedur yang tidak efisien. "Pupuk itu petani akan terima pupuk, mesti 600 tanda tangan. Kapan terimanya? Itu saya pangkas. Sekarang pupuk ada waktu tanam, produksi kita melimpah," jelas Zulhas.

‎‎Sementara dalam konteks sertifikasi halal, Zulhas mendorong pendekatan yang lebih sederhana dan kolektif, terutama bagi pelaku UMKM. Ia mencontohkan inisiatifnya saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan.

‎‎"Misal, saya bikin asosiasi, asosiasinya perdagangan bakso, itu dikasih satu, semua dapat. Jadi sekali (sertifikasi) itu bisa dapat seribu perdagangan bakso," katanya memberi contoh.

‎‎Menurutnya, esensi dari sertifikasi halal bukan sekadar soal administrasi, melainkan manfaatnya yang luas untuk semua pihak. "Intinya bukan pengurusannya, kan. Intinya kan substansinya adalah baik untuk produsen, baik untuk konsumennya, baik untuk kita semua," sebut dia.

‎Zulhas juga mengingatkan pentingnya membangun ekosistem halal yang kompetitif dan berkelanjutan, apalagi Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. "Saya kira kita bisa menjadi pemain penting di bidang ini," pungkasnya.

‎

‎