Tridinews.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 banyak dialokasikan untuk membayar utang dan sejumlah kewajiban.

Menurut Dedi Mulyadi total APBD 2025 yang ditetapkan adalah Rp 37 triliun. Namun dari jumlah tersebut, Rp6 triliun di antaranya dibagi ke kabupaten kota sebagai dana bagi hasil kendaraan bermotor.

Sementara sisanya Rp31 triliun, tidak sepenuhnya dapat digunakan untuk program-program publik. Sebab, pemerintah harus membayar sejumlah utang dan kewajiban seperti utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rp600 milia, Tunggakan BPJS Rp334 miliar, biaya operasional Bandara Kertajati Rp60 miliar, Operasional Masjid Al-Jabbar, sekitar Rp40 miliar dan tunggakan ijazah siswa Rp1,2 triliun, yang dibayarkan melalui dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU).

"Banyak yang tanya, berapa anggaran Jabar tahun ini? Rp31 triliun. Tapi jangan dikira semuanya bisa dipakai. Kami harus bayar dulu utang PEN, BPJS, operasional Kertajati, sampai Masjid Al Jabbar," ujar Dedi Mulyadi, Rabu (9/7/2025).

Menurutnya, meski kebutuhannya banyak Pemprov Jabar tetap berupaya mengelola anggaran dengan ketat agar dampak dari pembangunan bisa dirasakan oleh masyarakat.

"Uangnya terbatas, tapi kebutuhan rakyat tetap harus dilayani. Jalan harus bagus, bencana harus ditangani, anak sekolah harus bisa lanjut, santri tetap dapat beasiswa. Itu komitmen saya," katanya.

Dedi mengakui situasi ini tidak mudah. Namun ia menjamin tak akan lari dari tanggung jawab.

Pengetatan belanja dilakukan, tapi tidak dengan mengorbankan hak rakyat.

"Mohon doa dari masyarakat. Kami akan terus bekerja meski dengan nafas fiskal yang pendek," ucapnya. 

Disorot Mendagri

Sebelumnya, Pemprov Jabar menjadi sorotan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, karena capaian realisasi pendapatan dan belanja daerah APBD 2025 merosot ke posisi ketiga Nasional.

Dikatakan Tito, selama ini Provinsi Jabar selalu berada di peringkat pertama. Namun, kali ini kalah dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Dulu Jawa Barat nomor satu, sekarang Kang Dedi Mulyadi (KDM) kalah sama Ngarso Dalem Sri Sultan. Dan Pak Lalu Iqbal dari NTB sekarang di atas Jawa Barat,” ujar Tito, saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah.

Tito pun meminta agar Dedi Mulyadi dan jajarannya segera melakukan evaluasi dan percepatan realisasi anggaran.

“Gubernur Dedi Mulyadi harus bergerak cepat. Jawa Barat selama ini selalu menduduki puncak klasemen nasional dalam hal serapan APBD. Sekarang, posisinya merosot dan ini patut jadi perhatian serius,” ucapnya.