Tridinews.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan investasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) harus berakar pada kepentingan publik.

“Investasi Danantara harus tetap berakar pada kepentingan publik,” kata Sri Mulyani, mengutip unggahan di akun Instagram miliknya @smindrawati yang diakses dari Jakarta, Kamis.

Sri Mulyani menerima kunjungan CIO Danantara Indonesia Pandu Sjahrir untuk membahas strategi investasi jangka panjang serta visi Danantara untuk menciptakan lapangan kerja melalui proses bisnis di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Keduanya mendiskusikan berbagai isu krusial, termasuk di sektor energi dan mineral. Fokus pembicaraan diarahkan pada pentingnya melakukan reinvestasi di beberapa komoditas strategis sebagai bagian dari komitmen pembangunan jangka panjang.

“Dengan komitmen dan tata kelola yang baik, pertemuan ini menjadi langkah penting menuju pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan pro-investasi,” ujar Sri Mulyani.

CIO Danantara Indonesia Pandu Sjahrir sebelumnya mengatakan ingin agar 889 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah satu komando Danantara Indonesia.

Hal itu ditujukan untuk mempermudah konsolidasi dan kerja sama, sebagai upaya bersama mencapai target pertumbuhan sebesar 8 persen (year-on-year/yoy), sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Danantara Indonesia menargetkan dapat melakukan konsolidasi bisnis dari sebanyak 889 perusahaan BUMN yang ada saat ini menjadi hanya sebanyak di bawah 200-an perusahaan.

Pasca didirikan, Danantara Indonesia telah melakukan berbagai kerja sama investasi dengan investor dari negara lain, hingga melakukan aksi korporasi dengan memberikan modal usaha bagi perusahaan BUMN.

Salah satu kerja sama yaitu dengan Qatar Investment Authority (QIA) untuk mengelola dana investasi senilai 4 miliar dolar Amerika Serikat (AS) yang ditujukan untuk pembangunan di Indonesia.

Dari sisi aksi korporasi, Danantara Indonesia telah memberikan pinjaman pemegang saham (shareholder loan) senilai Rp6,65 triliun kepada PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk.