Tridinews.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026 didesain untuk juga mendukung pemerataan kesejahteraan daerah.

“APBN 2026 dirancang sebagai instrumen negara dalam mencapai agenda prioritas pembangunan nasional sekaligus melakukan fungsi alokasi dan distribusi untuk pemerataan kesejahteraan melalui dana Transfer ke Daerah (TKD) yang terukur dan akuntabel,” kata Sri Mulyani usai menghadiri Rapat Kerja Komite IV DPD RI, dikutip dari Instagram @smindrawati di Jakarta, Rabu.

Dia merinci TKD pada RAPBN 2026 diarahkan untuk mendukung daya saing melalui belanja produktif, sinergi dengan pembiayaan inovatif dan penguatan local taxing power

Dengan begitu, TKD diharapkan dapat memperbesar dampak langsung bagi pembangunan dan kesejahteraan daerah.

Menkeu menggarisbawahi hubungan pusat dan daerah pada negara besar seperti Indonesia bergerak dengan dinamis, sehingga kebijakannya harus terus disempurnakan.

“Tapi tentu, karena keuangan negara itu terbatas, kita juga harus terus menjaga untuk dinamika hubungan pusat dan daerah yang tetap berkelanjutan,” ujarnya.

Dia mengapresiasi aspirasi, pandangan, dan saran yang konstruktif dari para senator DPD RI.

Sri Mulyani menyebut APBN sebagai alat pemersatu bangsa, sehingga dia berkomitmen untuk terus berupaya menjahit dan menjaga jahitan sosial, politik, ekonomi juga keuangan antardaerah melalui instrumen APBN.

Untuk diketahui, DPR dan pemerintah menyepakati target defisit RAPBN 2026 sebesar 2,48 persen hingga 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Target pendapatan negara pada RAPBN 2026 sebesar 11,71 persen hingga 12,31 persen PDB, terdiri dari penerimaan pajak 8,90 persen hingga 9,24 persen PDB, kepabeanan da cukai 1,18 persen hingga 1,30 persen PDB, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 1,63 persen hingga 1,76 persen PDB.

Sedangkan target belanja negara masih belum disepakati. Pembahasan terakhir mengusulkan belanja negara berada pada rentang 14,19 persen hingga 14,75 persen dari PDB.