Tridinews.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan penolakan program Makan Bergizi Gratis di Papua salah satunya terkait manajemen pemasakan.

Sebab, kata dia, selama ini terdapat perselisihan mengenai pihak yang memasak bahan makanan untuk program MBG.

"Itu selalu menjadi problem. Entah nanti dimasak oleh mama-mama pihak gereja atau oleh siapa, itu gampang dibicarakan," kata Pigai dalam konferensi pers usai menerima kunjungan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat di Jakarta, Kamis.

Maka dari itu, dia menegaskan yang terpenting program MBG bisa segera berjalan dengan baik di Tanah Papua.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Maybrat Ferdinando Solosa mengaku pihaknya telah menjalankan program Dapur Sehat untuk menunjang kegiatan MBG di wilayahnya, di mana sudah terdapat pemetaan empat titik Dapur Sehat di Kabupaten Maybrat.

Keempat titik Dapur Sehat itu, kata dia, akan melayani program MBG untuk 24 kecamatan/distrik, 259 kampung, dan satu kelurahan.

"Dari empat titik ini, dua titik sudah pelepasan dan dua titik sedang kami koordinasikan," ucap Ferdinando.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) akan menggandeng pemangku kepentingan setempat untuk mengatasi isu penolakan program MBG di daerah Papua, demikian menurut Direktur Sistem Pemenuhan Gizi BGN Nurjaeni.

Pejabat BGN itu mengakui bahwa penolakan MBG di Papua yang berpangkal dari tuntutan siswa setempat untuk perluasan penyediaan pendidikan gratis.

"Ini merupakan isu yang harus ditangani secara serius," katanya di Jakarta, Senin (24/2), usai menyaksikan penandatanganan kesepakatan bantuan hibah senilai 3.34 juta dolar AS (Rp54,4 miliar) untuk pemajuan kualitas gizi dan pendidikan masyarakat Papua antara Duta Besar Jepang di Indonesia dan Perwakilan Dana Anak-Anak PBB (UNICEF) di Indonesia.

Menurut dia, pihaknya akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat dalam mengedukasi para siswa dan masyarakat umum serta untuk menegaskan bahwa pendidikan gratis juga akan menjadi fokus pemerintah.