Tridinews.com -  Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS, Mulyanto, mendesak pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan terkait impor dan distribusi BBM non-subsidi. 

Kritik ini mencuat setelah muncul polemik mengenai kewajiban SPBU swasta membeli pasokan BBM dari Pertamina, bukan melalui impor langsung.

Menurut Mulyanto, meskipun sektor energi merupakan bidang strategis yang memang harus dikelola negara, kebijakan perlindungan berlebihan justru berpotensi menimbulkan masalah baru. 

"Kita memahami bahwa energi adalah sektor strategis dan negara harus hadir. Tetapi perlindungan yang terlalu berlebihan justru membuat Pertamina manja, sekaligus merugikan masyarakat dan menghambat persaingan sehat," kata Anggota Komisi Energi DPR RI Periode 2019-2024 itu, dalam keterangannya, Minggu (21/9/2025).

Ia menilai aturan tersebut dapat menyebabkan kenaikan harga BBM non-subsidi di SPBU swasta, karena adanya tambahan margin dari Pertamina sebagai satu-satunya pemasok. 

Kondisi ini, kata Mulyanto, semakin memperlemah kepercayaan publik terhadap Pertamina, apalagi setelah mencuat dugaan praktik “Pertamax oplosan” yang mendorong konsumen beralih ke SPBU non-Pertamina.

Lebih jauh, Mulyanto menyebut kebijakan Menteri Bahlil yang membatasi SPBU asing untuk melakukan impor BBM berpotensi menciptakan monopoli terselubung. 

Hal itu, menurutnya, bertentangan dengan prinsip keterbukaan pasar dan bisa berbenturan dengan aturan persaingan usaha sebagaimana telah diingatkan oleh KPPU.

"Kebijakan energi tidak boleh hanya melindungi BUMN kalau ujung-ujungnya membuat konsumen menjadi korban karena harga mahal dan pilihan terbatas," ujarnya.

Sebagai solusi, ia mendorong pemerintah memperkuat pembinaan terhadap Pertamina agar perusahaan pelat merah tersebut dapat meningkatkan kinerja dan memulihkan kepercayaan publik. 

Selain itu, evaluasi berkala terhadap kebijakan pembatasan impor BBM non-subsidi dinilai penting agar kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas.

"Energi adalah hajat hidup orang banyak. Jangan sampai demi melindungi BUMN, rakyat justru dibebani harga yang mahal dan kehilangan pilihan," pungkas Mulyanto.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut para pengusaha SPBU swasta sudah setuju untuk berkolaborasi dengan Pertamina dalam memasok Bahan Bakar Minyak (BBM) dari BUMN tersebut.

Hal itu disampaikan Bahlil usai melakukan rapat dengan para pengusaha SPBU swasta seperti Shell, BP-AKR, dan Vivo. 

Rapat ini juga dihadiri oleh Pertamina.

Dengan begitu, SPBU swasta akan mengimpor BBM lewat Pertamina. 

"Mereka setuju dan memang harus setuju untuk kolaborasi dengan Pertamina," kata Bahlil dalam konferensi pers di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).