Tridinews.com - Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Dante Saksono Harbuwono buka suara terkait banyaknya temuan kasus keracunan siswa yang diakibatkan oleh makan bergizi gratis (MBG).

Menurut Dante, masalah keracunan makanan ini bisa saja sebenarnya disebabkan oleh alergi yang diderita para siswa setelah mengonsumsi MBG.

Namun kemudian keluhan yang dialami siswa itu diidentifikasikan sebagai keracunan.

"Jadi kadang-kadang ya masalahnya itu, biasanya alergi tapi kemudian diidentifikasi sebagai keracunan," kata Dante dilansir Kompas TV, Minggu (21/9/2025).

Namun Dante memastikan, kasus-kasus keracunan ini sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian Kesehatan.

Beberapa kasus keracunan MBG di daerah juga sudah ditindak dengan melakukan pengambilan sampel makanan oleh kepolisian.

Nantinya sampel makanan dari MBG ini akan diidentifikasi, apakah benar makanan tersebut yang membuat para siswa ini keracunan atau tidak.

"Tapi kalaupun ada keracunan kita sudah tindak lanjuti. Ada beberapa kasus di daerah yang kita ambil sampel makanannya oleh pihak kepolisian."

"Untuk mengidentifikasi apakah ini keracunan atau bukan," jelas Dante.

Di sisi lain, pihak Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI, Prasetyo Hadi, telah menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya kasus keracunan yang diduga berasal dari program MBG di sejumlah daerah. 

Ia menegaskan pemerintah akan melakukan evaluasi dan menindak tegas pihak penyelenggara jika ditemukan kelalaian.

"Pertama-tama tentunya kami atas namanya pemerintah dan mewakili badan gizi nasional memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan sesuatu kesengajaan,” ujar Prasetyo Hadi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Ia menekankan pemerintah telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh warga yang terdampak mendapat penanganan cepat. 

“Yang pertama adalah memastikan bahwa seluruh yang terdampak dan harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya. Yang kedua tentu harus dilakukan upaya evaluasi termasuk mitigasi perbaikan supaya masalah-masalah seperti ini tidak terulang kembali,” katanya.

Lebih lanjut, Prasetyo menegaskan pemerintah tidak akan menutup-nutupi jika ditemukan pelanggaran. Sebaliknya, pihaknya akan juga memberikan sanksi jika ada faktor kesengajaan atau kelalaian.

“Harus. Dan sanksi kalau memang itu adalah faktor-faktor kesengajaan atau lalai dalam melaksanakan SOP, tentunya akan ada sanksi kepada SPPG yang dimaksud. Tetapi juga sanksi yang akan diterapkan jangan sampai kemudian itu mengganggu dari sisi operasional sehingga mengganggu penerima manfaat untuk tidak mendapatkan MBG ini,” pungkasnya.
KPAI Minta MBG Dihentikan Sementara untuk Evaluasi

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) buka suara terkait kasus keracunan usai santap Makan Bergizi Gratis yang terus berulang.

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menyebut, insiden tersebut tidak boleh lagi ditolerir, karena menyangkut anak-anak.

Anak-anak biasanya sulit mendeskripsikan kondisi kesehatannya. Apalagi bila menghadapi keluarga yang kurang perhatian atau kurang peka kondisi anak.

"Satu kasus anak yang mengalami keracunan bagi KPAI sudah cukup banyak. Artinya pemerintah perlu evaluasi menyeluruh program MBG," kata Jasra kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (20/9/2025).

KPAI mengusulkan, agar program MBG dihentikan sementara, sampai benar benar instrumen panduan dan pengawasan sudah terlaksana dengan baik. 

"Penting pencapaian program MBG ini dihentikan sementara untuk melihat lagi kondisi, antisipasi, pengawasan," ungkap dia.

Program Makan Bergizi Gratis kembali disorot setelah insiden keracunan massal terjadi di Kabupaten Kepulauan Banggai, Sulawesi Tengah.

Lebih dari 250 siswa terdampak, menambah daftar panjang korban sejak program ini diluncurkan.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat, hingga pertengahan September 2025, sebanyak 5.360 anak mengalami keracunan akibat konsumsi makanan MBG.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyebut kejadian ini bukan lagi kesalahan teknis.

“Tetapi bila ribuan anak menjadi korban di banyak tempat, ini jelas kesalahan sistemik dan bukti kegagalan tata kelola yang dikoordinasikan BGN,” kata Ubaid, Kamis (18/9/2025).

JPPI mendesak Presiden Prabowo untuk menghentikan sementara program MBG dan melakukan evaluasi menyeluruh.

“Kami tidak tega melihat anak-anak harus dilarikan ke rumah sakit, berjuang dengan selang infus di tangan mungil mereka, bahkan ada yang nyawanya hampir melayang,” ujarnya.