Tridinews.com - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW PAN) Jawa Barat (Jabar) memastikan isi surat nomor : PAN/10/A/K-S/070/VIII/2025 terkait Penjaringan Bakal Calon Pendamping Desa merupakan hoax atau tidak benar.

DPW PAN Jabar memastikan tidak pernah menerbitkan surat tersebut. 

"Bahwa DPW PAN Jawa Barat tidak pernah menginstruksikan dan menerbitkan surat terkait perihal Penjaringan Bakal Calon Pendamping Desa sebagaimana dalam surat nomor : PAN/10/A/K-S/070/VIII/2025 tertanggal 29 Agustus 2025 kepada Ketua DPD PAN Kabupaten Cirebon dan Indramayu," tulis keterangan resmi DPW PAN Jabar dalam Surat Klarifikasi dan Bantahan yang ditandatangani Ketua DPW PAN Jawa Barat Ahmad Najib Qodratullah dan Sekretaris DPW PAN Jawa Barat Ivan Fadilla. 

DPW PAN Jabar memastikan bahwa surat nomor : PAN/10/A/K-S/070/VIII/2025 sama sekali tidak pernah ditandatangani oleh pimpinan.

DPW PAN Jabar pun memastikan tidak terlibat dalam rekrutmen calon pendamping desa. 

"Bahwa Ketua dan Sekretaris DPW PAN Jawa Barat tidak pernah melakukan penandatanganan surat yang dimaksud," tulis DPW PAN Jabar dalam keterangan resminya. 

"DPW PAN Jawa Barat tidak terlibat dalam rekruitmen calon pendamping desa, karena hal itu sudah diatur sesuai mekanisme dan prosedur yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Kemendes dan PDT) sesuai peraturan perundang-undangan," sambungnya. 

PAN memastikan bakal membentuk tim investigasi untuk menelusuri terkait surat nomor : PAN/10/A/K-S/070/VIII/2025.

"Bahwa DPW PAN Jawa Barat akan melakukan penelusuran perihal surat tersebut dan akan membentuk Tim Investigasi terkait kebenaran surat tersebut," tutup DPW PAN Jabar. 

Sebelumnya, ramai beredar di tengah masyarakat terkait surat nomor : PAN/10/A/K-S/070/VIII/2025 yang mengatasnamakan DPW PAN Jabar.

Dalam surat tersebut berisikan beberapa poin, misalnya DPW PAN Jawa Barat disebut mendapat kuota calon pendamping desa dari Kementerian Desa RI.

DPD PAN Kabupaten Cirebon dan Indramayu diminta melakukan penjaringan dan pendataan calon pendamping desa.